JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr. Amirsyah Tambunan menilai, keberpihakan Pemerintah terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan sebuah keniscayaan, terutama agar para pelaku ekonomi kerakyatan itu dapat segera pulih dari keterpurukan di masa pandemi dan pasca pandemi COVID-19.
“Krisis kesehatan akibat pandemi telah merambat ke krisis ekonomi dan sangat memukul pelaku UMKM yang notabene adalah pilar utama ekonomi kerakyatan. Maka, keberpihakan Pemerintah bagi pemulihan dan pengembangan UMKM merupakan sebuah keniscayaan,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis malam (11/11/2021).
Sekjen MUI menjelaskan, terdapat lima aksi dalam menjawab persoalan ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan sistem ekonomi Islam. Pertama, ialah adanya affirmative action dari pemerintah kepada UMKM.
“Affirmative action itu sendiri adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok atau golongan tertentu (dalam hal ini UMKM) memperoleh peluang yang sama atau setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama,” jelasnya.
Kedua, harus ada keberpihakan pembiayaan bagi UMKM dengan skema pembiayaan tertentu dari lembaga keuangan, sehingga UMKM yang stagnan dan terpuruk diyakni akan dapat kembali bergerak secara dinamis.
“Ketiga, perlunya melakukan crowdfunding atau pengumpulan dana secara kolektif melalui zakat, infaq dan sodaqoh serta wakaf (Ziswaf) untuk menggerakkan UMKM yang terkena dampak COVID-19,” katanya.
“Keempat, perlunya menggerakkan perekonomian masyarakat agar menjadi penyangga kekuatan ekonomi nasional melalui pengenaan dan pemanfaatan pajak dan zakat secara seimbang,” tambah Amirsyah.
Kemudian, lanjutnya, yang kelima adalah kekuatan ekonomi syariah harus menjadi alternatif untuk pemulihan ekonomi nasional. Terutama karena akan dapat dihindarinya riba yang sangat merugikan masyarakat dan diharamkan dalam Islam.
Ia menerangkan, lima aksi itu untuk menjawab persoalan ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan sistem ekonomi Islam. Amirsyah juga menyampaikannya pada webinar nasional pra Kongres Ekonomi Umat II dengan tema “Arah kebijakan ekonomi pasca pandemi COVID-19” pada 10 November, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
“Berbicara tentang pahlawan itu sendiri, pada era kekinian pahlawan adalah mereka yang berkomitmen serta mencurahkan perhatian bagi penyelamatan ekonomi umat dan bangsa serta bukan mereka yang menjadi pengkhianat karena mengambil keuntungan di tengah keterpurukan ekonomi masyarakat,” kata Buya Amirsyah, sapaan akrab Sekjen MUI.
Tokoh lain yang berbicara pada Webinar pada 10 November, adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Dr. Suharso Monoarfa dan pengamat ekonomi Dr. Hendri Saparini.
Suharso Monoarfa, mewakili pemerintah dalam webinar menjelaskan adanya 6 strategi transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pertama adalah mengupayakan agar SDM Indonesia dapat berdaya saing seperti dalam sistem kesehatan dan pendidikan karakter serta riset dan inovasi. Kedua, meningkatkan produktivitas sektor ekonomi seperti industrialisasi, produktivitas UMKM, dan modernisasi pertanian,” papar Suharso.
Ketiga, jelasnya, membangun ekonomi hijau seperti ekonomi rendah karbon, blue economy dan transisi energi. Keempat adalah transformasi digital, yakni penguatan infrastruktur digital dan pemanfaatan sistem digital dalam semua sektor usaha.
“Kelima adalah integrasi ekonomi domestik, yakni pembangunan infrastruktur konektivitas seperti superhub, hub laut, hub udara dan domestic value chain, dan keeenam yaitu pemindahan Ibukota Negara (IKN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan penyeimbang pertumbuhan ekonomi antar wilayah,” terang Ketua Umum PPP ini.
Sementara itu, Dr. Hendri Saparini antara lain menyampaikan terkait belanja Pemerintah dalam jangka pendek masih menjadi kunci awal pendorong pemulihan ekonomi. Di sisi lain, menurutnya APBN harus lebih bersinergi dan berintegrasi dengan kebijakan pemulihan ekonomi untuk mendorong sektor riil, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.(ass)
