Seruan BKSAP DPR-RI: Perluas Gerakan Boikot Produk Terafiliasi Israel

Boikot Israel
Wakil Ketua BKSAP DPR-RI, Sukamta menyerukan gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) produk, perusahaan, dan lembaga yang terafiliasi dengan Israel harus terus diperluas kepada masyarakat di tingkat dunia. FOTO: HO-x.com FPKS-DPR RI

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) produk, perusahaan, dan lembaga yang terafiliasi dengan Israel harus terus diperluas kepada masyarakat di tingkat dunia, demikian ajakan yang diserukan Wakil Ketua (Pimpinan) Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta.

Seruan itu disampaikannya di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Kemenkumham Bali

“Juga melakukan gerakan mengecam genosida yang dilakukan Israel, sehingga tidak ada lagi tempat bagi Israel di seluruh dunia,” katanya menegaskan.

Selain boikot, kata dia, terdapat dua langkah lain yang dapat memberi tekanan kepada Israel. Langkah dimaksud adalah negara-negara di kawasan Timur Tengah harus bersatu dalam memberikan dukungan kepada Palestina dan Lebanon.

“Sikap ini salah satunya diwujudkan dengan segera memutus hubungan diplomatik dengan Israel,” katanya.

BACA JUGA  Jokowi Kecam Aksi Serangan Israel, Sebut akan Segera Kirimkan Bantuan ke Gaza

Ia menyatakan untuk langkah lebih lanjut, di lingkup organisasi dan lembaga internasional, secara khusus PBB dan Dewan Keamanan (DK) PBB, perlu segera mengesahkan keanggotaan penuh Palestina.

“Karena itu, perluasan pengakuan negara-negara dunia atas kedaulatan Palestina perlu diintensifkan,” katanya.

Ia mengatakan bahwa serangan Israel ke wilayah Lebanon hingga Senin, sebagaimana dilansir oleh Kementerian Kesehatan Lebanon, telah menewaskan 1.640 orang dan melukai 8.408 orang.

Serangan Israel ke wilayah selatan Lebanon juga telah memaksa lebih dari 1 juta orang mengungsi.

Serangan Israel selama ini, katanya, selalu menargetkan sipil, bangunan permukiman, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.

Sebagaimana di Gaza, lanjut dia, Israel sudah menghancurkan lebih dari 80 persen bangunan yang menyebabkan jutaan warga Gaza tidak lagi memiliki tempat berlindung.

BACA JUGA  Dinas Intelijen 5 Negara Terlibat Aktif di Pusat Komando Israel, Ada Apa?

“Saat ini Israel melakukan hal yang sama ke wilayah Lebanon. Ini tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum internasional,” katanya.

Ia menyesalkan DK PBB hingga detik ini gagal menjalankan mandat untuk menciptakan perdamaian.

Menurut dia, hal tersebut tidak bisa lepas dari peran Amerika Serikat yang masih terus menyokong Israel dengan memberikan pembelaan secara politik, serta menggelontorkan bantuan ekonomi dan militer.

“Sebagai organ Internasional yang dianggap paling kuat, DK PBB seperti macan ompong di hadapan Israel. Tentu ini tidak bisa lepas dari peran Amerika Serikat,” demikian Sukamta. (Ant/02)