PONTIANAK, SUDUTPANDANG.ID – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakorwasin) Pemerintah Tahun 2021 bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui konferensi video di Ruang Data Analitik Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (27/5).
Presiden Jokowi menyatakan ada tiga poin penting. Pertama, meminta BPKP dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah.
Presiden berharap BPKP dan APIP juga mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.
“Karena hingga bulan Mei 2021 ini, realisasi belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, diketahui masih relatif rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD. Sedangkan serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diketahui juga baru mencapai angka 24,6 persen,” papar Presiden Jokowi.
Kedua, Kepala Negara menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program. Untuk itu, pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal. Sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini,” kata Jokowi.
Selanjutnya, Presiden Jokowi memberikan instruksi agar BPKP, serta APIP kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah terus mengawal program pembangunan dari hulu, sejak awal pada saat perencanaan.
“Terus diikuti hal-hal seperti ini. Tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif, terhadap situasi hari ini,” ujarnya.
Peningkatan Kualitas Data
Ketiga, Presiden Jokowi menugaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. Maka integrasi dan sinkronisasi basis data antar program perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data. Sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.
“Akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai hari ini. Dampaknya ke mana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran, menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan daerah sering juga tidak sambung. Ini yang terus harus kita perbaiki,” ungkap Jokowi.
Mengakhiri arahannya, Jokowi mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah, agar menjamin BPKP dan APIP dapat bekerja secara independen dan profesional, serta berikan akses dan informasi yang akurat kepada mereka untuk mempermudah kerja pengawasan. (L4Y)
