“Birokrasi transparan itu jangan cuma jargon. Masa naik ratusan ribu bahkan jutaan enggak ada penjelasan.”
METRO, SUDUTPANDANG.ID – DPRD Kota Metro menegaskan menolak kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2022 dan meminta pemerintah menjelaskan kepada masyarakat urgensi kenaikkan pajak.
“Pertama kita masih pandemi. Masih pemulihan ekonomi. Selanjutnya kenaikan tidak ada penjelasan. Makanya kita pun kaget terima banyak keluhan warga. Bahkan banyak pamong yang enggak berani bagikan ke rumah-rumah warga karena naiknya besar,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, Fahmi Anwar, dalam keterangannya, (11/6/2022).
Ia mengaku mendapatkan laporan dari warga, kenaikan tarif PBB-P2 terjadi tidak merata dan tanpa penjelasan. Dimana wajib pajak ada yang mengalami kenaikkan hingga 1.000 persen atau tahun sebelumnya membayar Rp 130 ribu naik menjadi Rp 1,3 juta.
“Waktu tarif tidak naik saja capaian atau realisasi kita cuma 60 persen, gimana kalau dinaikin. Kita minta ini dijelaskan dulu cara penghitungannya kepada masyarakat. Lalu dasar naiknya apa dan urgensinya apa?. Ini harus disampaikan kepada warga. Jangan main tiba-tiba aja,” bebernya.
Fahmi meminta pemerintah harus lebih peka melihat kondisi masyarakat. Kemudian merubah cara-cara komunikasi yang otoriter saat membuat kebijakan baru.
“Birokrasi transparan itu jangan cuma jargon. Masa naik ratusan ribu bahkan jutaan enggak ada penjelasan,” tandasnya.
Fahmi juga meminta agar pemerintah bisa menjelaskan ke masyarakat terkait rumusan penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Karena di lokasi yang sama ada harga berbeda, namun penentuan kenaikan tarif PBB-P2 bisa serupa.
Sekretaris Komisi I DPRD Amrulloh menambahkan, adanya kenaikan tarif PBB-P2 bisa memberi dampak kepada masyarakat Kota Metro semakin tidak ceria. Pasalnya situasi saat ini masyarakat sangat memerlukan stimulus.
“Bukan mencabut stimulus, ini makin menambah beban masyarakat yang lagi dalam pemulihan. Bagaimana warga mau ceria?,” katanya.(RMP)
