Serang, Sudutpandang.id — Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis, melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus berpamitan bersama pejabat sebelumnya, Sudaryanto, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, kepada Gubernur Banten Andra Soni
Kunjungan yang berlangsung pada Senin (17/11/2025) ini juga dihadiri sejumlah pejabat struktural BPN Banten, termasuk Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Septein Paramia Swantika, Kepala Bidang Pendaftaran Tanah dan Penetapan Darman Satia HS, serta Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Goyandi Dwi Damar.
Turut mendampingi dari Pemerintah Provinsi Banten antara lain Kepala Dinas PUPR Arlan Marzan, Kepala BPKAD Rina Dewiyanti, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rachmat Rogianto. Pertemuan tersebut membahas percepatan pensertipikatan aset milik Pemerintah Provinsi Banten.
Harison menjelaskan, pertemuan berlangsung secara hangat dan fokus pada komitmen BPN untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah. “Ini merupakan kunjungan awal sekaligus berpamitan atas rotasi jabatan. Gubernur menyampaikan apresiasi atas kerja sama selama ini dan memberikan arahan terkait prioritas pembangunan yang memerlukan dukungan teknis dari BPN,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa BPN Banten siap mendukung pembangunan strategis daerah melalui ketersediaan data pertanahan yang akurat. “Kami tidak memiliki tanah, tetapi kami memiliki database pertanahan—siapa pemiliknya, status hukumnya, serta peruntukannya. Itu yang kami siapkan untuk mendukung Pemprov,” ucap Harison.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pembahasan teknis terkait persoalan pertanahan di Banten akan dilakukan secara lebih spesifik sesuai arahan Gubernur.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Harison juga berencana melakukan kunjungan ke Ombudsman dan Komisi Informasi Provinsi Banten dalam waktu dekat.
“Penilaian kinerja bukan datang dari diri sendiri, tapi dari masyarakat dan lembaga independen seperti Ombudsman serta Komisi Informasi. Karena itu, kami terbuka terhadap pengawasan dan masukan,” pungkasnya.