JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh digunakan untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang kini membengkak.
Menurut Purbaya, pembiayaan dan pengelolaan utang proyek kereta cepat yang dikenal dengan nama Whoosh itu harus ditangani secara mandiri oleh Danantara, selaku holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menaungi proyek tersebut.
“Mereka kan sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih,” ujar Purbaya dalam sebuah diskusi publik, dikutip Senin (13/10/2025).
Purbaya menegaskan, Danantara memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk mengelola kewajiban pembiayaan proyek tanpa harus mengandalkan dana negara.
“Harusnya mereka manage dari situ. Jangan sampai kita (pemerintah) lagi yang menanggung, karena kalau tidak, ya semuanya kita lagi,” katanya.
Kendati demikian, Purbaya mengaku hingga kini belum diajak berdiskusi secara langsung oleh pihak manajemen Danantara mengenai mekanisme penyelesaian utang proyek tersebut.
“Saya belum dihubungi untuk masalah itu. Nanti begitu ada perkembangan, saya sampaikan updatenya,” ujarnya.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diketahui mengalami pembengkakan biaya dari semula US$6,07 miliar menjadi sekitar US$7,27 miliar.
Mayoritas pembiayaan proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga berkisar antara 3,7 hingga 3,8 persen dan tenor pinjaman mencapai 35 tahun.
Dengan meningkatnya beban utang pokok dan bunga pinjaman, KCIC kini dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan keuangan proyek transportasi cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.(01)