JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui kenaikan harga pangan merupakan kejadian tahunan. Kondisi itu ditengarai tingginya kebutuhan tidak diimbangi dengan jumlah ketersediaan.
“Memang ini kan setiap tahun ketika memasuki bulan suci Ramadan, Idul Fitri, Natal, Tahun Baru memang selalu diikuti dengan adanya peningkatan harga sembako atau pangan karena ada kebutuhan yang tinggi,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (4/3/2022).
Menjadi kejadian tahunan, Riza berharap agar kenaikan pangan tidak melebihi batas kewajaran. Ia juga memastikan Pemprov DKI bersama pemerintah pusat terus melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok dan sembako.
“Kita meminta agar peningkatan harga ini tetap dalam batas batas kewajaran. Dan kita akan terus mengupayakan berbagai strategi agar harga tersebut bisa terjangkau,” ujarnya.
Politikus Gerindra itu berujar ada banyak faktor harga pangan melambung tinggi. Misalnya saja, pasokan kurang namun kebutuhan tinggi, faktor cuaca, dan faktor eksternal seperti konflik Ukraina-Rusia yang menyebabkan terganggunya pasokan gandum ke Indonesia.
“DKI terus melakukan program-program penanganan, pengendalian harga pangan di antaranya melalui operasi pasar ada insentif bagi pengusaha,” imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan Pemprov DKI Jakarta berupaya mengendalikan stok dan harga pangan jelang Ramadan. Ia tidak memungkiri saat ini terjadi fluktuatif harga disebabkan faktor domestik maupun internasional.
“Kita menyadari bahwa di luar sana ada pergeseran-pergeseran pasokan, karena baik efek domestik maupun internasional yang sekarang sedang terjadi,” kata Anies usai menghadiri acara Tawur Kesanga di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (2/3/2022).
Kendati demikian, Anies memastikan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) terus memantau fluktuasi harga dan stok pangan di Jakarta. Aebab menurutnya, tingginya harga disebabkan karena ketersediaan bahan pangan tidak mencukupi kebutuhan pasar.
Untuk itu, Anies mengatakan pembagian tugas di Jakarta dalam pengendalian harga yaitu BUMD bertanggung jawab untuk mengelola ketersediaan (stok), sedangkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bertanggung jawab di dalam mengelola demand (permintaan).
“Ketika demand dan supply-nya itu terkendali, maka harga menjadi terkendali,” pungkasnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mengimbau warga Jakarta mengunduh aplikasi IPJ, info pangan Jakarta. Aplikasi tersebut menyuguhkan data real time harga-harga di pasar.
“Sehingga pada saat mereka membeli pada saat mereka berjualan akan bisa ikut menyesuaikan dengan info harga itu,” sambungnya.(red)
