Jakarta, Sudut Pandang.id-Satu persatu unit-unit bisnis milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlahan-lahan mulai muncul mungemuka. Mencuatnya gurita bisnis di perusahaan milik negara ini membuat publik tercengang.
Betapa tidak, BUMN yang ditugasi negara untuk membantu perekonomian dan kesejahteraan rakyat nyatanya membuat koloni bisnis sendiri di mana para direksi perusahaan plat merah itu menempati posisi-posisi strategis di unit-unit bisnisnya. Parahnya lagi, hasil dan kontribusi dibalik keberadaan mereka selama ini belum jelas pada negara.
“Mencuatnya sejumlah BUMN seperti Garuda dan Pertamina yang memilki unit bisnis di luar core bisnisnya ke publik ibarat puncak gunung es. Bukan hanya Garuda, kebanyakan hampir semua BUMN begitu,” ujar Anggota Komisi VI DPR-RI Darmadi Durianto di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).
Menurut Darmadi, Direksi induk kebanyakan diberikan jabatan komisaris anak perusahaan atau cucu perusahaan dan itu biasanya hanya untuk menambah penghasilan.
“Tentu saja ini persoalan serius, karena keberadaan mereka (anak, cucu, cicit) tidak ada kontribusinya kepada negara selama ini. Ini seperti gurita, dan gurita-gurita ini harus digebuk kalau merugikan negara,” tegas Politikus PDI Perjuangan itu.
Darmadi menilai, apa yang terjadi di BUMN saat ini tidak terlepas dari warisan yang ditinggalkan menteri sebelumnya.
“Saya kira ini tidak bisa dilepaskan dari warisan atau kebiasaan menteri sebelumnya. Di mana BUMN dikelola asal-asalan dan cenderung mengelola BUMN dengan pola koloni. Pola yang mengedepankan keuntungan pribadi dan kelompok,” tandas Bendahara Umum Megawati Institute itu.
“Apa yang dilakukan menteri BUMN yang baru saat ini dengan membuka satu persatu unit-unit bisnis milik BUMN ke publik memang patut diapresiasi,’ sambung legislator dari dapil DKI Jakarta III itu.
Hanya saja, menurutnya, menteri BUMN yang baru juga harus menunjukan secara konsisten kepada publik bahwa warisan menteri sebelumnya tidak akan diterapkan pada kepemimpinannya.
“Berharap Pak Erick Thohir jangan begitu. Kalau memang mau bersih-bersih harus konsisten dan tidak mengulang apa yang dilakukan menteri sebelumnya yaitu menempatkan direksi atau deputi di unit-unit bisnis BUMN lainnya,” kata Darmadi.(ar)
