JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dalam menangani persoalan infrastruktur di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
Pernyataan Gubernur DKI Jakarta ini muncul sebagai tanggapan atas keluhan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mengenai kerusakan jalan yang disebabkan oleh distribusi material bangunan ke Jakarta dan sekitarnya.
“Pokoknya kalau kolaborasi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dengan siapa saja siap,” ujar Pramono Anung saat ditemui di Jakarta, Selasa malam (17/6).
Pernyataan itu mempertegas komitmen DKI Jakarta untuk tidak menutup mata terhadap dampak pembangunan di wilayahnya yang turut membebani daerah tetangga. Pramono menekankan pentingnya sinergi antarprovinsi untuk mengatasi persoalan lintas wilayah seperti distribusi logistik dan dampaknya terhadap infrastruktur lokal.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi dalam Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat membutuhkan sekitar Rp1,2 triliun untuk melakukan rekonstruksi total kawasan Parung Panjang, yang selama ini menjadi hulu pasokan material konstruksi untuk proyek-proyek di Jakarta dan Tangerang.
“Kalau dibuat jalan bermutu itu memerlukan Rp1,2 triliun. Tetapi tidak mungkin Jabar mengalokasikan anggaran sebesar itu hanya untuk satu kecamatan,” ujar Dedi, mengingat Jawa Barat memiliki lebih dari 600 kecamatan yang juga membutuhkan perhatian.
Dedi juga menyoroti dampak sosial dan kesehatan dari aktivitas distribusi material tersebut, termasuk meningkatnya kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) di kalangan warga.
Ia mengusulkan agar daerah penerima manfaat seperti Jakarta dan Banten turut ambil bagian dalam proses recovery kawasan terdampak, bukan hanya menikmati pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan.
“Pembangunan di Jakarta dan Tangerang telah melahirkan kemajuan ekonomi, tapi juga meninggalkan kemiskinan dan kerusakan di hulu. Harus ada tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Langkah kolaboratif yang mulai diinisiasi ini dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun keadilan pembangunan antarwilayah, sekaligus menjadi contoh konkret dari pendekatan interregional governance di Indonesia.(01)
