JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia, Polri dan Perum Bulog bersinergi menghadirkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di berbagai daerah. Program ini menjadi langkah konkret menjawab persoalan harga beras yang masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah wilayah.
Program Gerakan Pangan Murah serentak tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang dipimpin Irwasum Polri, Komjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/8).
Rapat tersebut turut dihadiri Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, serta seluruh jajaran Polda dan Polres melalui sambungan daring.
“Dari target 1,3 juta ton beras SPHP tahun ini, baru terealisasi sekitar 8.000 ton. Ini alarm serius. Fungsi Binmas sebagai leading sector harus aktif memastikan data stok akurat, bersinergi intensif dengan Bulog, dan menjamin penyaluran tepat sasaran,” tegas Komjen Dedi dalam arahannya.
Irwasum Polri juga menekankan bahwa program ini tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi juga akan dijadikan lomba antarsatuan wilayah.
“Yang terpenting, jangan sampai terjadi penyelewengan. Kita harus menjaga kepercayaan masyarakat,” imbuhnya.
Kolaborasi Strategis
Direktur Utama Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menyambut baik kolaborasi strategis ini. Ia menyebutkan bahwa Polri akan membantu mempercepat distribusi dan pengawasan penyaluran beras murah kepada masyarakat.
“Bulog telah menyiapkan 1.514 gudang dengan kapasitas total 3,7 juta ton. Kami juga menyediakan skema tunda bayar selama 7 hari untuk mitra penyalur dari Koperasi Polri (Primkoppol),” jelas Rizal.
Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan dilakukan melalui dua jalur: langsung dari satuan wilayah ke gudang Bulog, atau melalui koperasi seperti Primkoppol dan Koperasi Merah Putih. Untuk menjamin pemerataan, pembelian beras dibatasi maksimal 10 kg per konsumen, kecuali di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), Maluku, dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kg.
Semua proses distribusi beras wajib mengikuti HET berdasarkan zonasi dan dilarang dijual kembali secara komersial. Seluruh sistem juga akan didigitalisasi menggunakan aplikasi “Klik SPHP” yang mencakup pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan dalam delapan tahap. Data pembeli juga wajib diinput secara real time untuk mencegah penimbunan dan penyalahgunaan.
Untuk menjamin akurasi distribusi, pengawasan akan melibatkan Bhabinkamtibmas di tingkat Polsek dan Tim Pemantau Gabungan dari Bulog, Polri, Pemda, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Evaluasi akan dilakukan secara harian melalui aplikasi yang telah disiapkan.
Deputi I Bapanas menggarisbawahi pentingnya kualitas dan kebermanfaatan program ini. “Pastikan beras yang disalurkan berkualitas, stok tersedia, dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Jangan lupa, publikasikan hasil GPM agar masyarakat tahu Polri hadir menjaga stabilitas pangan,” ujarnya.
Sementara itu, Dirtipideksus Bareskrim mengingatkan agar tidak ada penyaluran yang bocor ke tangan ‘pemain besar’. Seluruh mitra penyalur akan dimonitor dan wajib melaporkan distribusi harian secara rinci.
Masyarakat juga diajak turut serta dalam pengawasan dengan melapor melalui Hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP jika menemukan adanya penyimpangan di lapangan. Polri telah membentuk Satgas SPHP yang dipimpin Kakorbinmas untuk mencatat capaian harian dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan, baik dari segi HET maupun distribusi.
Dengan peluncuran GPM serentak ini, Polri dan Bulog berharap masyarakat bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, serta menciptakan ketahanan pangan nasional yang merata dan berkeadilan di seluruh pelosok negeri.(01)