ASAHAN, SUDUTPANDANG.ID – Pemerintah Kabupaten Asahan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal itu ditegaskan melalui Rapat Tindak Lanjut Program Tiga Juta Rumah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Asahan di Aula Dinas PUTR, Kamis (6/11/2025).
Rapat strategis ini dipimpin Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., serta dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan, Dinas Perizinan, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan jajaran PUTR.
Selain perangkat daerah, rapat ini juga melibatkan berbagai lembaga perbankan seperti Bank Mandiri, Bank Sumut, BTN, BRI, dan BNI yang berperan sebagai mitra utama penyedia fasilitas pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Kegiatan ini merupakan respons atas rapat koordinasi tingkat provinsi yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara pada 28 Oktober 2025. Pemkab Asahan menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan program nasional tersebut melalui sinergi lintas sektor dan dukungan lembaga keuangan.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Rianto menegaskan bahwa sinergi antarinstansi dan perbankan menjadi kunci utama percepatan pembangunan rumah layak huni bagi MBR.
“Pemerintah Kabupaten Asahan siap bersinergi untuk mempercepat penyediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga Asahan,” ujar Wakil Bupati.
Ia menekankan bahwa pembangunan hunian yang layak merupakan bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas permukiman di Kabupaten Asahan.
Rapat tindak lanjut tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting untuk mempercepat realisasi program, di antaranya:
- Pemetaan lahan potensial untuk pengembangan kawasan hunian MBR.
- Identifikasi calon penerima manfaat secara terukur dan berkeadilan.
- Sinkronisasi skema pembiayaan antara pemerintah daerah dan mitra perbankan.
- Penguatan regulasi dan pendampingan teknis dalam proses perizinan.
- Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat proses pembangunan.
Sinergi ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memiliki rumah layak huni melalui skema pembiayaan yang terjangkau.
Melalui rapat ini, Pemkab Asahan menegaskan perannya dalam memberikan kontribusi nyata terhadap target nasional penyediaan tiga juta unit rumah. Lebih dari itu, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh masyarakat Asahan dapat menikmati hak dasar berupa hunian yang layak, aman, dan sesuai prinsip keadilan sosial. (MA/04)
