PASURUAN – JATIM | SUDUTPANDANG.ID – Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo meresmikan Gerakan Bangkit Kembali Belajar (Gerbang Kembar) sebagai langkah strategis untuk mengatasi anak tidak sekolah (ATS) sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan. Program tersebut diluncurkan saat apel dan peresmian di Pendopo Pemkab Pasuruan, Kamis (12/2/2026) pagi.
Berdasarkan data terbaru, IPM Kabupaten Pasuruan masih berada pada peringkat 28 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan nilai 73,02. Kondisi tersebut diperparah dengan rata-rata lama sekolah yang menempati peringkat ke-29, sebagaimana disampaikan oleh Bapperida.
Tak hanya itu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan tercatat sebesar 8,21 persen atau sekitar 138,43 ribu jiwa, menempatkannya pada peringkat ke-14 se-Jawa Timur. Data tersebut menunjukkan adanya keterkaitan kuat antara pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini menjadi catatan serius bagi kita semua. IPM kita masih di peringkat bawah, dan jumlah anak tidak sekolah atau putus sekolah mencapai 19.857 anak. Karena itu, Gerbang Kembar kami luncurkan sebagai upaya konkret untuk memutus mata rantai masalah ini,” tegas Bupati Rusdi.
Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya IPM adalah masih banyaknya anak yang hanya menempuh pendidikan hingga jenjang SD atau SMP, bahkan ada yang hanya mengikuti pendidikan informal di pondok pesantren tanpa penyetaraan formal.
“Anak tidak sekolah ini maksudnya bukan tidak belajar sama sekali. Ada yang sekolah informal di pondok pesantren. Namun karena IPM dihitung dari pendidikan formal, maka kami mohon bantuan Dewan Pesantren, dinas terkait, dan Kementerian Agama untuk mengoordinir agar anak-anak ini bisa kembali mengikuti pendidikan formal,” ujarnya.
Bupati Rusdi juga menekankan pentingnya pendataan menyeluruh terhadap pondok pesantren yang belum memiliki lembaga pendidikan formal. Pendataan ini diperlukan untuk mengetahui secara pasti jumlah santri yang belum memperoleh penyetaraan pendidikan formal.
Sebagai langkah teknis, ia meminta agar penanganan anak tidak sekolah dimulai dari tingkat desa. Selanjutnya, dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan hingga dilaporkan ke dinas terkait. Peran camat pun menjadi kunci dalam keberhasilan program ini.
“Kepada seluruh camat, saya minta benar-benar menguasai data dan memiliki akses ke seluruh aset pemerintah daerah di wilayahnya, mulai dari SD, SMP, puskesmas, hingga UPT. Sekolah swasta pun dipersilakan untuk berkolaborasi,” kata Bupati.
Ia menambahkan, desa-desa yang dinilai cepat dan serius dalam menangani anak tidak sekolah akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
“Nanti kita hitung desa mana yang paling banyak anak tidak sekolah, dan desa yang penanganannya paling cepat dan bagus, BKK-nya akan kita tambah. Ini sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi,” pungkasnya.
Dengan diluncurkannya Gerbang Kembar, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap angka anak putus sekolah dapat ditekan secara signifikan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan IPM di masa mendatang. (ACZ)