JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mendorong perusahaan, baik BUMN, BUMD maupun swasta, mengarahkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memperkuat pembangunan desa.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha diperlukan untuk mempercepat pembangunan di lebih dari 75 ribu desa di Indonesia.
Menurut Ahmad, penyelarasan program CSR dengan agenda pembangunan pemerintah dapat membuat dukungan perusahaan lebih terarah dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat desa.
“Bapak Presiden sangat concern bagi percepatan pembangunan bangsa melalui pembangunan desa. Jadi semua, hampir semua program-program Bapak Presiden itu menyasar masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di perdesaan,” ujar Ahmad dalam acara CSR & PDB Awards 2026 di Kantor Kemendes PDT, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026).
Ia mencontohkan sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penyediaan pupuk dengan harga terjangkau, serta kebijakan pembelian gabah dan jagung.
Ahmad menilai berbagai program tersebut memiliki dampak terhadap daya beli masyarakat. Ketika daya beli meningkat, aktivitas ekonomi di tingkat desa juga diharapkan ikut bergerak.
“Program-program Bapak Presiden itu semuanya meningkatkan ekonomi, meningkatkan daya beli. MBG, BUMDes, dan sebagainya. Pupuk yang murah, harga gabah yang dibeli dengan harga tinggi, semuanya akan meningkatkan daya beli masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Karena itu, Ahmad mengajak perusahaan untuk tidak melihat CSR sekadar sebagai program bantuan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Kemendes PDT, kata dia, berkepentingan agar dana CSR perusahaan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan desa. Kolaborasi tersebut dinilai penting karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjangkau seluruh wilayah perdesaan.
“Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Tidak kurang dari 75.265 desa, dan budaya yang sangat besar, pembangunan desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk pihak swasta,” ujar Ahmad.
Ia menegaskan perusahaan, BUMN, dan BUMD memiliki ruang untuk berkontribusi melalui program CSR yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.
“Kami di Kementerian Desa berkepentingan agar dana CSR yang dimiliki oleh setiap perusahaan, BUMN, BUMD maupun swasta, dapat dikontribusikan bagi pembangunan dan pengembangan desa. Itu kepentingan kami, supaya semua berpartisipasi aktif membangun bangsa melalui pembangunan desa,” tegasnya.
Ahmad juga menilai program CSR yang dirancang secara terarah dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menciptakan dampak positif bagi keberlanjutan usaha perusahaan.
Sejumlah bentuk kontribusi CSR di desa, menurut dia, dapat mencakup penguatan ekonomi lokal, pengembangan UMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas masyarakat.
“CSR yang terarah dan berkelanjutan, banyak desa yang telah merasakan manfaatnya melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan desa UMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kesejahteraan masyarakat,” jelas Ahmad.
Ia menjelaskan pembangunan ekonomi desa memiliki hubungan dengan peningkatan daya beli masyarakat. Ketika masyarakat memiliki daya beli yang lebih baik, aktivitas perdagangan dan permintaan barang maupun jasa juga dapat berkembang.
“Kalau usahanya maju, daya beli meningkat. Kalau daya beli meningkat, ya supply-demand meningkat. Jadi tugas kita ini bagaimana meningkatkan daya beli dan untuk itu masyarakat desa harus dilibatkan oleh semua pelaku-pelaku usaha termasuk pemberian CSR,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF) Sudarmanto mengatakan perusahaan yang tergabung dalam organisasinya telah menjalankan sejumlah program CSR yang diarahkan pada agenda pembangunan nasional.
Menurut Sudarmanto, kontribusi sektor usaha dapat menjadi bagian dari kolaborasi untuk mendukung pembangunan dari tingkat desa.
“Disampaikan oleh Pak Wamen tadi bahwa semua program terkolaborasi menjadi satu. Kita masuk ke poin Asta Cita keenam, di mana ISSF sebagai koordinator teman-teman dari perusahaan untuk berkontribusi,” ujar Sudarmanto.
Ia mengatakan pembangunan desa menjadi salah satu fondasi penting dalam agenda menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, keterlibatan perusahaan diperlukan untuk memperluas dampak program pemberdayaan masyarakat.
Sudarmanto mencontohkan program CSR di bidang kesehatan, pengentasan stunting, pemberdayaan perempuan, hingga pengembangan UMKM sebagai bentuk kontribusi perusahaan yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Contoh tadi ada bidang kesehatan, kalau di Maluku Utara ada pengentasan stunting-nya. Dan pemberdayaan perempuan dan wanita, juga mendayagunakan wanitanya menjadi ujung tombak penghasilan keekonomian untuk di UMKM-UMKM-nya,” katanya.
Meski demikian, Sudarmanto mengakui cakupan program CSR perusahaan masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah desa di Indonesia. ISSF saat ini memiliki sekitar 400 anggota perusahaan, sementara jumlah desa mencapai lebih dari 75 ribu.
Karena itu, ia mendorong semakin banyak perusahaan memperluas kontribusi melalui program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
“Kalau Pak Wamen menceritakan luasnya wilayah kita yang kurang lebih 75.000 desa, sedangkan kita ISSF mempunyai anggota kurang lebih hanya 400, hanya 5 persen saja, masih jauh daripada jangkauan coverage-nya,” ujarnya.
Menurut Sudarmanto, perluasan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat desa dapat memperbesar manfaat program CSR.
Dengan perencanaan yang sesuai kebutuhan lokal, kontribusi sektor usaha diharapkan tidak berhenti pada bantuan jangka pendek, tetapi turut mendukung penguatan ekonomi dan kapasitas masyarakat desa.
Dorongan Kemendes PDT tersebut menempatkan CSR sebagai salah satu ruang kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam pembangunan desa.
Dengan jumlah desa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sinergi lintas sektor menjadi bagian dari upaya memperluas dampak pembangunan hingga tingkat masyarakat paling bawah. (09)
