DENPASAR, SUDUTPANDANG.ID – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Armenia berinisial DK (29) karena diduga melakukan aktivitas pekerjaan di klinik kecantikan di kawasan Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.
DK diketahui menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) B1 yang berlaku hingga 26 November 2026. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, DK diduga terlibat dalam kegiatan operasional dan pelayanan di salah satu klinik kecantikan.
Kasus tersebut terungkap setelah petugas menemukan sejumlah bukti digital dalam telepon genggam WNA Armenia tersebut. Bukti itu antara lain tangkapan layar ulasan daring yang menyebut pelayanan tindakan kecantikan lip filler oleh seseorang bernama “Dr. David”.
Petugas juga menemukan riwayat percakapan WhatsApp yang menunjukkan DK berkomunikasi dengan calon klien, membagikan lokasi, serta tergabung dalam grup internal jaringan klinik tersebut.
Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Ramdhani mengatakan, setiap WNA wajib menjalankan aktivitas sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal.
“Izin tinggal kunjungan diperuntukkan bagi aktivitas kunjungan, seperti wisata maupun kegiatan lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan, bukan untuk terlibat dalam kegiatan operasional maupun memberikan pelayanan usaha komersial di Indonesia,” kata Ramdhani melalui keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Atas pelanggaran tersebut, DK dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berupa deportasi. Namanya juga diusulkan masuk dalam daftar penangkalan.
DK dijadwalkan dideportasi pada 16 November 2026 melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Ramdhani menegaskan, Imigrasi Bali akan terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA melalui pemeriksaan lapangan, pendalaman bukti digital, serta koordinasi dengan instansi terkait.
Menurutnya, pengawasan tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari praktik usaha maupun pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
“Bali tetap terbuka bagi wisatawan, investor dan tenaga profesional asing selama mereka mematuhi peraturan yang berlaku,” tegasnya.(One/01)











