BALI, SUDUTPANDANG.ID – Dua warga negara asing (WNA) asal Ukraina dan Rusia dideportasi dari Bali setelah terbukti bekerja tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Keduanya juga diusulkan masuk dalam daftar penangkalan selama lima tahun.
Melalui keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026), Kanwil Imigrasi Bali menyebutkan, kedua WNA tersebut masing-masing berinisial TR (28), perempuan asal Ukraina dan IB (30), laki-laki asal Rusia. Tindakan deportasi dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali pada 10 November 2026 melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Kasus pelanggaran keimigrasian itu terungkap setelah Imigrasi menindaklanjuti laporan masyarakat melalui operasi pengawasan gabungan dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Bali.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, TR diketahui merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker. Meskipun terdaftar sebagai Independent Beauty Partner pada perusahaan kosmetik di luar negeri, TR terbukti bekerja sebagai penata rambut atau hair stylist di sebuah salon di kawasan Tibubeneng, Kabupaten Badung.
Sementara itu, IB merupakan pemegang ITAS Employment. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa IB tidak memiliki hubungan kerja dan tidak menjalankan tanggung jawab pekerjaan pada perusahaan yang menjadi penjaminnya.
IB justru bekerja sebagai disc jockey (DJ) lepas di sejumlah tempat hiburan di Bali. Selain itu, dia juga bekerja sebagai penata rambut di salon yang sama dengan TR selama kurang lebih tiga bulan.
Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Ramdhani mengatakan, kepemilikan izin tinggal yang sah tidak serta-merta memberikan kebebasan kepada orang asing untuk melakukan pekerjaan di luar peruntukan izin tersebut.
“Setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan keimigrasian, termasuk menjalankan aktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Kami tidak akan menoleransi penyalahgunaan izin tinggal untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum,” kata Ramdhani.
Diusulkan Masuk Daftar Penangkalan
Ramdhani menjelaskan, izin tinggal Remote Worker diperuntukkan bagi orang asing yang bekerja secara jarak jauh untuk perusahaan di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Izin tersebut bukan untuk bekerja secara langsung pada usaha lokal di Indonesia.
Adapun pemegang ITAS Employment wajib menjalankan pekerjaan sesuai dengan dasar pemberian izin tinggalnya.
Atas pelanggaran tersebut, TR dan IB dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Selain dideportasi, keduanya diusulkan masuk dalam daftar penangkalan selama lima tahun.
Ramdhani mengatakan, Imigrasi tetap terbuka terhadap kehadiran warga negara asing yang memberikan kontribusi positif bagi Indonesia, termasuk dalam sektor pariwisata dan perekonomian Bali. Namun, setiap orang asing wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami menyambut baik kehadiran orang asing yang memberikan kontribusi positif bagi Indonesia, termasuk bagi sektor pariwisata dan perekonomian Bali. Namun, setiap aktivitas harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran keimigrasian. Menurut Ramdhani, partisipasi masyarakat dan koordinasi antarlembaga berperan penting dalam pengawasan keberadaan serta aktivitas orang asing di Indonesia.
Pihaknya menyatakan akan terus meningkatkan pengawasan melalui operasi lapangan, koordinasi lintas instansi dan tindak lanjut atas laporan masyarakat.
Pengawasan tersebut merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menegakkan aturan keimigrasian secara profesional, tegas, proporsional dan berkeadilan, sekaligus menjaga ketertiban serta mendukung pariwisata dan investasi yang sehat di Bali.(One/01)
