OJK dan Bank Jakarta Bahas Obligasi Daerah, Perlindungan Investor Jadi Prioritas

Obligasi Daerah
OJK dan Bank Jakarta Bahas Obligasi Daerah, Perlindungan Investor Jadi Prioritas (Foto: Nett)

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Penerbitan obligasi daerah kembali menjadi perhatian dalam upaya mencari alternatif pembiayaan pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Meski payung hukumnya telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), instrumen investasi ini belum berhasil direalisasikan di Indonesia.

Persoalan tersebut dibahas dalam Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang berlangsung di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta.

Forum tersebut mengungkap bahwa penerbitan obligasi daerah membutuhkan persiapan panjang karena melibatkan sejumlah tahapan birokrasi, persetujuan pemerintah, serta pengawasan ketat untuk memastikan kondisi fiskal daerah tetap sehat dan kepentingan investor terlindungi.

Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), I Made Bagus Tirthayatra, menjelaskan bahwa OJK berada di tahap akhir dalam rangkaian proses penerbitan obligasi daerah.

“Proses penerbitan obligasi daerah itu melewati beberapa tahap, di mana bisa dibilang bahwa OJK itulah tahap akhir,” ujar Made Bagus.

Menurutnya, sebelum masuk ke tahap OJK, pemerintah daerah harus memperoleh persetujuan DPRD dan Kementerian Keuangan, serta pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.

BACA JUGA  Bank Jakarta Raih Tiga Penghargaan Ajang 23rd Infobank-MRI Banking Customer Experience Appreciation 2026

Tahapan tersebut diperlukan untuk menilai kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Dengan demikian, penerbitan obligasi tidak menimbulkan risiko kelebihan beban utang atau over-leveraged.

Setelah persyaratan awal terpenuhi, OJK menjalankan fungsi pengawasan dari sisi pasar modal, terutama terkait perlindungan investor publik. Regulator memastikan aspek hukum dipenuhi dan informasi yang disampaikan kepada calon investor tersedia secara transparan melalui dokumen prospektus.

Kualitas laporan keuangan juga menjadi perhatian penting dalam proses tersebut.

“Laporan keuangan itu harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh BPK,” tegasnya.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menilai salah satu tantangan penerbitan obligasi daerah adalah kekhawatiran mengenai sumber pembayaran utang. Kewajiban tersebut dikhawatirkan dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya ketika terjadi pergantian kepala daerah.

Untuk mengatasi persoalan itu, Agus mengusulkan agar skema obligasi daerah diarahkan pada pembiayaan proyek yang mampu menghasilkan pendapatan sendiri atau revenue-generating projects.

Melalui pendekatan revenue bond, pembayaran kewajiban dapat bersumber dari pendapatan operasional proyek, bukan semata-mata mengandalkan alokasi APBD rutin.

BACA JUGA  Bank Jakarta Dorong Transaksi Non-Tunai di Pasar Malem Narasi 2025

“Misalnya untuk transportasi atau rumah sakit, sumber pengembaliannya bukan dari APBD lagi dialokasikannya, tapi dari perputaran proyek tersebut,” ungkap Agus.

Skema tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi kekhawatiran pemerintah daerah terhadap beban pembayaran jangka panjang, sekaligus mendorong pembiayaan infrastruktur dan layanan publik yang produktif.

Agus juga memaparkan tiga agenda yang perlu dipersiapkan pemerintah daerah sebelum menerbitkan obligasi daerah.

Pertama, pemerintah daerah perlu memisahkan konsep obligasi daerah dari upaya menutup kekurangan anggaran akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Instrumen ini seharusnya ditempatkan sebagai tambahan sumber investasi untuk mempercepat pembangunan, bukan sekadar pengganti dana transfer.

Kedua, daerah harus menyiapkan pipeline proyek yang layak dibiayai atau bankable. Artinya, proyek yang ditawarkan perlu memiliki perencanaan matang, kelayakan finansial, serta potensi pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, diperlukan proyek percontohan atau pilot project. Agus mengusulkan agar satu atau dua proyek nyata segera direalisasikan sehingga pemerintah daerah memiliki referensi dalam menyiapkan dan menjalankan penerbitan obligasi.

Sinergi antara regulator, pemerintah, dan perbankan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong realisasi obligasi daerah. Kepastian regulasi perlu berjalan beriringan dengan kesiapan proyek, tata kelola keuangan, serta transparansi informasi kepada publik.

BACA JUGA  Pegawai Positif Covid-19, PN Jakarta Pusat Kembali Ditutup

Dalam konteks tersebut, penyerahan Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat landasan kebijakan penerbitan instrumen pembiayaan tersebut.

Jika berbagai persyaratan dapat dipenuhi berpotensi menjadi alternatif pendanaan pembangunan sekaligus membuka kesempatan investasi publik. Namun, penerapannya tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan investor.(04)