JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap sejumlah pasal yang didalami penyidik dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang diduga menyeret mantan Kapolri Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri. Selain dugaan penyadapan dan penghilangan data elektronik, Polri juga mendalami kemungkinan penerapan pasal terkait tindak pidana makar.
Hal tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Ia menjelaskan, penyelidikan dugaan makar dilakukan secara terpisah dari pengusutan perkara akses ilegal (illegal access).
Menurut Kapolri, pendalaman dugaan makar berkaitan dengan kemungkinan adanya tindakan turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana.
“Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi.
Ia menegaskan, dugaan penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai tindak pidana makar. Penyidik masih menelusuri sejumlah aspek untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana tersebut.
Pendalaman dilakukan dengan menelusuri pihak yang memberikan perintah, tujuan penyadapan, serta memeriksa personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut. Penyidik juga mendalami tugas dan aktivitas yang berkaitan dengan perkara.
“Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personil yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” ungkapnya.
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penyidik juga mendalami penerapan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur tindak pidana penyadapan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Selain itu, para tersangka juga terancam dijerat ketentuan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait dugaan penghilangan data elektronik.
“Terkait dugaan penghilangan data elektronik, yaitu Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun,” tutur Suyudi.
Suyudi menambahkan, dugaan akses ilegal juga dikaitkan dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama enam hingga tujuh tahun sesuai dengan ayat yang diterapkan.
Penyidik turut mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana, termasuk perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain melalui penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam perkembangan perkara tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, Slamet Uliandi tidak ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri karena masih menjalani perawatan medis setelah mengalami stroke.
Pendalaman terhadap dugaan penyadapan ilegal dan kemungkinan tindak pidana makar masih dilakukan penyidik untuk menentukan pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat bukti yang diperoleh.(Say/01)
