JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) menyampaikan aspirasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Marthin Billa, Presiden MADN bersama rombongan saat beraudiensi dengan Mendagri di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jl. Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (18/3/2022).
Hadir dalam kunjungan tersebut, anggota Dewan Pertimbangan MADN Tamunan Kiting, Ketua Dewan Pakar MADN Alue Dohong, Sekjen Yakobus Kumis, Bendahara Umum Mikhael mewakili DAD Kaltara, Ketua DAD Kalbar Jakius Sinyor, Ketua DAD Kaltim Zainal Arifin, Ketua DAD Kalsel Abdul Kadir,
Kemudian, Perwakilan DAD Kalteng Thoesang Asang Perwakilan DAD yang juga Ketua Bidang Kebudayaan dan Pariwisata MADN, Sekum DAD DKI Jakarta Lawadi Nusah Sekum, Perwakilan Pemuda Dayak Kalimantan Decky Samuel, Perwakilan Perempuan Kalimantan Yosita Wisman, dan Tokoh Spiritual Dayak Kalimantan N.Ch Saiyan Tokoh Spiritual Dayak Kalimantan.
Hadir juga H. Aji Muhammad Jarnawi, Sultan Paser dan Gusti Addy Rachmany mewakili Sultan Banjar.
“Ada 7 (tujuh) aspirasi, usulan dan harapan Masyarakat Adat Dayak Nasional dan Kesultanan di Pulau Kalimantan untuk disampaikan kepada pemerintah supaya dapat dilakukan bersama dalam rangka membangun sumber daya manusia dan mendukung program pemerintah yang saat ini telah menetapkan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Nusantara,” kata Presiden MADN Marthin Billa, dalam keterangan pers yang diterima Sudutpandang.id, Sabtu (19/3/2022).
Berikut 7 (tujuh) aspirasi, usulan dan harapan masyarakat Kalimantan yang disampaikan ke Mendagri Tito Karnavian:
1. Kami bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta berterima kasih kepada Bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo dan DPR RI atas dipilihnya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara Nusantara dan atas disahkannya UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara.
2. Kami mendukung dan siap ikut ambil bagian dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara serta siap mengawal agar pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses.
3. Kami siap mendukung dan bersinergi dengan Kemendagri dan jajarannya di daerah dalam tugas pelayanan pemerintahan termasuk dalam mempertahankan ideologi Pancasila, UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika dan memohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk memediasi dan memfasilitasi keterlibatan Putra-Putri Asli Kalimantan untuk terlibat di dalam struktur Badan Otorita dan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.
4. Kami meminta Bapak Menteri Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi dan mengambil tindakan tegas terhadap anggota ASN yang terbukti sudah terpapar faham radikal, ISIS yang ingin mengganti ideologi Pancasila, yang ingin makar terhadap pemerintahan yang sah.
5. Meminta agar Bapak Menteri Dalam Negeri merumuskan kebijakan dan program afirmatif dalam menjamin perlindungan budaya dan kearifan lokal serta hak-hak masyarakat asli Kalimantan yang berada dalam wilayah IKN.
6. Meminta Bapak Menteri membuat kebijakan khusus yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri masyarakat asli Kalimantan dengan memberikan 50% kuota daerah dalam setiap penerimaan pendidikan kedinasan seperti penerimaan siswa Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri (STPDN), karena sistem penerimaan dengan standard yang sama secara nasional sesungguhnya dirasakan kurang adil karena sarana dan prasarana, infrastruktur dan suprastruktur pendidikan, kesehatan, fasilitas publik sangat jauh berbeda antara masyarakat Kalimantan dengan wilayah lain di Indonesia
7. Meminta kepada Bapak Menteri Dalam Negeri memberikan perhatian khusus kepada Putra-putri asli Kalimantan yang telah menjadi anggota ASN dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta memberikan kesempatan kepada mereka yang telah memenuhi syarat menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.(lwd/rkm)
