JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah pernyataan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menyebut pemotongan gaji dilakukan di tengah kinerja positif BUMN migas itu. Menurut Ahok, kinerja Pertamina per semester II 2021 masih ‘merah.’
Itu berarti, keuangan Pertamina kembali merugi dalam enam bulan terakhir tahun ini. “Semester II 2021 (keuangan) yang merah,” ungkap Ahok .
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan lonjakan harga minyak dunia membuat kinerja keuangan Pertamina memburuk. Pasalnya, perusahaan tak menaikkan harga jual ke masyarakat.
“Harga minyak mentah naik dengan harga jual yang sama, tidak naik,” ucap Ahok.
Meski begitu, Ahok tidak menjelaskan lebih rinci berapa potensi kerugian yang dibukukan oleh perusahaan migas pelat merah itu pada semester II 2021. “Nantinya jelasnya tanya ke direksi,” imbuhnya.
Mengutip laman resmi Pertamina, perusahaan membukukan laba bersih sebesar US$183 juta atau setara Rp2,6 triliun pada semester I 2021. Realisasi ini berbanding terbalik dengan tahun lalu yang merugi hingga US$768 juta.
Sebelumnya, Kepala Bidang Media Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan direksi Pertamina memutuskan untuk memotong gaji karyawan di tengah penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama pandemi covid-19.
Menurut Hakeng, surat keputusan pemotongan gaji karyawan baru dirilis oleh manajemen. Hal ini menjadi salah satu alasan serikat pekerja akan melakukan aksi mogok kerja pada 29 Desember 2021 dan 7 Januari 2022.
“Tiba-tiba tanpa komunikasi yang baik kepada pekerja internal, direksi mengeluarkan kebijakan potong gaji kami karena dianggap bekerja dari rumah,” ucap Hakeng.
Ia menilai pemotongan gaji karyawan tidak realistis. Pasalnya, kebutuhan biaya karyawan meningkat karena harus membeli tambahan kuota internet untuk bisa bekerja dari rumah.
Ahok pun mengakui manajemen berencana memotong gaji karyawan. Namun, pemotongan gaji tak akan dilakukan sampai level direksi dan komisaris.
