JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Dugaan pemotongan anggaran konsumsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sleman, Daerah Istemewa Yogyakarta (DIY), ditelusuri Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Diketahui, Jumat (26/1) pekan lalu, Ketua KPUD Sleman Ahmad Baehaqi menjelaskan soal para petugas KPPS di Sleman yang mengeluhkan konsumsi saat pelantikan. Konsumsi itu awalnya dianggarkan Rp 15 ribu per orang bersih, sudah dipotong pajak.
“Tetapi penyajiannya yang diakui vendor adalah Rp 2.500,” kata Baehaqi dikutip publicanews.
Komisioner KPU August Mellaz menegaskan tidak dibenarkan menyunat anggaran petugas KPPS.
August menjelaskan saat ini KPU tengah mengusut laporan tersebut dan mengusut pihak-pihak yang terlibat. “Sementara ini penjelasannya itu pengadaan barang jasa lewat e-catalog. Kemudian kita sudah dapatkan kalau informasinya demikian,” kata nya.
Menurutnya, anggaran petugas KPPS memang distribusinya ke satuan kerja di tingkat kabupaten/kota. Sementara pihak Kabupaten/Kota menggunakan e-catalog melalui vendor. “Ini masih kita telusuri dan itu tidak bisa ditoleransi,” August menandaskan.(06)
