GrrrASAHAN, SUDUTPANDANG.ID – Forum Diskusi dan Sinergi antara Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik digelar di Aula Hotel Marina, Kisaran. Acara ini menjadi ruang strategis untuk menjaring masukan dari daerah demi penyempurnaan RUU Statistik yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.
Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si, menekankan bahwa keberadaan data yang akurat merupakan fondasi utama dalam menyusun kebijakan publik.
“Data yang valid sangat penting untuk merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran. Forum ini memberi peluang besar bagi Kabupaten Asahan untuk memastikan perencanaan pembangunan memiliki dasar yang kuat. Kami juga berterima kasih kepada Baleg DPR RI dan BPS yang telah memilih Asahan sebagai tuan rumah,” ujar Bupati.
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T, menjelaskan bahwa kehadiran forum ini menjadi kesempatan emas untuk menyerap masukan dari berbagai pihak di daerah.
“Statistik memegang peran penting dalam merencanakan sekaligus mengevaluasi pembangunan. Dengan adanya masukan dari daerah, RUU Statistik bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan di masa depan,” jelasnya.
Wakil Kepala BPS RI, Dr. Sonny Harry Budiman Harmadi, menegaskan bahwa BPS berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi menghadirkan data yang transparan, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“BPS siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak agar data statistik benar-benar inklusif serta mendukung pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.
Forum ini turut dihadiri oleh Kepala BPS Sumut, Wakil Bupati Asahan, Forkopimda, Kepala BPS Kabupaten Asahan, jajaran OPD Pemkab Asahan, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh politik, hingga petugas Mantri Statistik. Kehadiran lintas elemen tersebut diharapkan dapat memperkaya diskusi serta memperkuat sinergi dalam membangun tata kelola statistik yang lebih baik, baik di tingkat daerah maupun nasional.(MA/04)
