Semoga Anies Baswedan masih mau merobah teori banjirnya, sehingga menghadapi musim hujan, Anies berhasil mengatasi banjir di akhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Oleh OC Kaligis
“Air jatuh dari langit, pasti masuk ke tanah. Buat apa bikin gorong gorong?” Demikianlah teori Anies Baswedan mengatasi banjir Jakarta.
Dengan gaya orasi meyakinkan penjelasan mengatasi banjir ala Anies Baswedan, warga DKI terbius untuk segera memilih Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI. Apalagi bila ditambahi dengan pesan agama.
Pada tanggal 6 Oktober 2022, Jakarta diguyur hujan sebentar. Akibatnya banjir di sejumlah wilayah ibu kota. Banjir terjadi setinggi kurang lebih 1,20 meter. Karena derasnya arus, tembok madrasah rubuh menewaskan 3 siswa, 18 luka-luka. Peristiwa ini yang saya lihat di media.
Media harian hanya dapat diikuti di halaman 1 “The Jakarta Post”, tanggal 7 Oktober 2022. “The Jakarta Post” di halaman 1 membuat berita berjudul “Under The Weather”, dengan gambar seorang wanita berjalan di ketinggian banjir kurang lebih 1 meter, keterangannya “A woman along a flooded street in residential area of Jakarta on Thursday. It was the second time in a week the capital saw large areas flooded, following heavydownpours on Tuesday and Thrusday.”
Saya tidak mendapatkan berita media, kunjungan Anies Baswedan di daerah musibah banjir untuk memberi nasihat agar warga jangan khawatir akan banjir, karena menurut teori Anies Baswedan, sebentar lagi air masuk ke tanah, dan banjir teratasi.
Ketiadaan berita Anies Baswedan hadir di tengah-tengah musibah banjir warga DKI dapat dimengerti, karena kesibukan beliau menyusun strategi untuk membuat Anies Baswedan mulus menuju kursi Presiden.
Dalam kunjungan Anies Baswedan ke kantor redaksi “Kompas”, Anies Baswedan mengharapkan agar kebijakannya selaku Gubernur DKI berlanjut dan dilanjutkan oleh Plt. Gubernur DKI mendatang. Lalu, mengapa Anies tidak melanjutkan usaha Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatasi banjir?.
Usaha Ahok mengatasi banjir lebih dirasakan manfaatnya oleh warga saat itu. Sayangnya, usaha Ahok tidak dilanjutkan oleh Anies Baswedan.
Karena kampanye Pilgub Anies Baswedan menjelang berkompetisi melawan Ahok adalah “jangan pilih kafir”, (tentu slogan ini dialamatkan kepada Ahok), maka segala kebijakan Ahok tidak dilanjutkan oleh Anies Baswedan.
Termasuk usaha Ahok menggusur tempat prostitusi Kali Jodoh menjadi Taman Kota Kali Jodoh yang dulunya tempat rekreasi warga, sekarang sama sekali tidak lagi terawat.
Karena diduga menguasai media, kasus dugaan pembelian Aibon sejumlah Rp.82 Miliar, anggaran pulpen sejumlah kurang lebih Rp.123 miliar, kasus jalur sepeda sebesar Rp.73 miliar, kasus pameran buku di Frankfurt tahun 2015 sebesar Rp. 146 miliar, sempat sama sekali tidak dikembangkan media.
Belum lagi perbandingan biaya Formula E Indonesia dengan biaya-biaya Formula E di luar negeri. Patut dapat diduga karena pengeluaran negara untuk Formula E Indonesia jauh lebih besar dengan Formula E yang berlangsung di luar negeri, unsur menguntungkan orang lain, terpenuhi.
Di Montreal misalnya, pembayaran maintenance fee hanya sebesar Rp.18,7 M dibandingkan Indonesia besar Rp2,4 triliun.
KPK banyak menjaring tersangka korupsi tanpa mereka merugikan negara. Contohnya kasus Ridwan Mukti, Nur Alam, Barnabas Suebu, Miranda Gultom dan banyak lainnya lagi. Kerugian negara nihil. Demikianlah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Suryadharma Ali. Sekalipun demikian hasil BPK tersebut sama sekali tidak menjadi pertimbangan KPK.
Sebaliknya, ketika gelar perkara dalam tingkat penyelidikan KPK masih berlangsung, buru-buru pendukung Anies Baswedan menuduh pimpinan KPK melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan menjelang Anies mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden RI.
Soal penebangan pohon di Monas, membangun sirkuit Formula E di Monas adalah tindakan gegabah Anies Baswedan, karena di waktu menandatangani perjanjian pokok Formula E, yang menetapkan lokasi di Monas, Anies belum membicarakan mengenai penentuan lokasi tersebut dengan pihak terkait. Penggunaan lokasi Monas bukan menjadi wewenang Anies sebagai Gubernur DKI. Akhirnya lokasi penyelenggaraan berpindah ke Ancol.
Triliunan rupiah Formula E bagi Anies lebih berprestige, ketimbang rumah DP 0 persen bagi warga miskin DKI.
Ketika ‘lengser’, konon Anies meninggalkan hutang, karena proyek-proyek mercusuarnya. Apakah Plt. Gubernur DKI mendatang harus menanggung hutang-hutang tersebut?.
Mudah-mudahan Plt Gubernur DKI mendatang hati-hati dalam mengevaluasi proyek-proyek Anies yang bisa saja dipertanyakan kegunaannya.
Ada baiknya mengkaji ulang eksistensi TGUPP yang dipimpin Bambang Widjojanto tersangka deponeering yang berkas perkara pidananya telah dinyatakan lengkap alias P.21 oleh Kejaksaan. Bambang Widjojanto berprofesi rangkap. Sebagai pimpinan TGUPP Bambang mendapat honorarium DKI, selain masih berpraktik sebagai advokat di kantornya. Mungkin semua urusan DKI dengan mudahnya ditangani Bambang Widjojanto sebagai advokat mandiri, di bawah nama kantor pengacara Bambang Widjojanto.
Akhirnya, semoga Anies Baswedan masih mau merobah teori banjirnya, sehingga menghadapi musim hujan, Anies berhasil mengatasi banjir di akhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Jumat, 7 Oktober 2022
Dari Prof. OC Kaligis, khusus untuk warga DKI Jakarta
*Penulis adalah Praktisi Hukum, Advokat senior, dan Akademisi
