“Premanisme kami tindak tegas. Investasi aman, jangan ragu!. Laporkan jika melihat aksi premanisme. Polri siap tindak!.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam menindak tegas segala bentuk aksi premanisme di Indonesia. Hal ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberantas praktik premanisme secara menyeluruh.
“Yang jelas, Polri menindak tegas setiap tindakan premanisme. Beberapa kasus menonjol yang sempat viral, semua pelakunya sudah kami tangkap,” ujar Kapolri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/5).
Kapolri menyatakan bahwa penindakan ini juga ditujukan untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Pihaknya memastikan keamanan menjadi tanggung jawab Polri, sehingga para investor tidak perlu ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
“Terkait dengan investasi, tidak usah ragu. Masuk saja. Urusan keamanan, kami yang tangani,” tegas lulusan Akpol 1991 itu.
Kapolri juga mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan aktivitas premanisme di lingkungan masing-masing. Semua layanan pengaduan terbuka dan akan ditindaklanjuti dengan serius oleh jajarannya.
Polri saat ini tengah menggelar operasi kepolisian kewilayahan secara serentak sejak 1 Mei 2025 guna memberantas aksi premanisme. Operasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang memerintahkan seluruh jajaran polda dan polres untuk melakukan penegakan hukum berbasis intelijen, preemtif, dan preventif.
3.326 Kasus
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menyebutkan, hingga kini Polri telah menuntaskan 3.326 kasus premanisme selama operasi tersebut berlangsung.
Beberapa kasus menonjol antara lain, Polres Subang mengamankan sembilan pelaku premanisme di kawasan industri. Kemudian Polresta Tangerang menangkap 85 preman. Selanjutnya Polda Kalimantan Tengah memanggil ketua salah satu ormas terkait penutupan perusahaan.
“Pengungkapan ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kami tidak akan menoleransi aksi intimidasi, pemerasan, maupun kekerasan oleh individu atau kelompok berkedok organisasi masyarakat,” tegas Irjen Sandi.(01)
