JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota pada triwulan pertama 2023 mencapai 4,95 persen.
“Ekonomi Jakarta pada triwulan I tahun 2023 tumbuh 4,95 persen. Lalu, periode September 2022 sampai Maret 2023, juga tumbuh sebesar 3,43 persen,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Dwi Paramita Dewi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Dwi menjelaskan, geliat ekonomi Jakarta yang bertumbuh tersebut dipicu terkendalinya penanganan pandemi COVID-19 dan dihentikannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak akhir 2022.
Akibatnya, Dwi mengatakan bahwa hampir semua lapangan usaha yang ada di Jakarta mengalami pertumbuhan yang positif.
Sektor pertumbuhan yang paling tinggi yakni sektor transportasi dan pergudangan sebesar 17,43 persen, diikuti sektor jasa lainnya sebesar 13,16 persen, kemudian sektor akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 8,27 persen.
Meningkatnya pertumbuhan sektor jasa lainnya dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum karena meningkatnya aktivitas hiburan dan pariwisata.
Banyaknya pengunjung tempat rekreasi dan agenda hiburan di Jakarta, kata Dwi, seperti konser musik pada awal 2023 berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat hunian hotel di Jakarta dan aktivitas makan minum di restoran.
Di sisi lain, angka kemiskinan pada Maret 2023 masih sebesar 4,44 persen atau turun 0,09 persen dibandingkan Maret 2020 yang sebesar 4,53 persen.
Lalu, jika dibandingkan September 2022, kata Dwi, angka kemiskinan saat ini turun 0,17 persen poin.
“Ini merupakan preseden baik di tengah berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta,” ujar Dwi.
Adapun jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 477,83 ribu orang atau berkurang sebesar 17.100 orang dibandingkan September 2022.
Lalu, jika dibandingkan awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin sudah berkurang sebanyak 3.030 orang.
Menurut Dwi, berbagai program bantuan pemerintah sejak pandemi COVID-19 mampu menjaga kelompok masyarakat rentan miskin sekaligus mencegah munculnya kelompok miskin baru.
Dwi mengaku bahwa dampak COVID-19 terhadap tingkat kemiskinan Jakarta sudah mulai terkendali.
Peningkatan pendapatan meskipun kecil juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan potensi menjadi penduduk miskin.
Adapun Program Bantuan Tunai Pemerintah Pusat mencakup Program Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Sementara program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jakarta meliputi Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar (KJP), kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ).
Kemudian pemberian berbagai bantuan baik dalam bentuk natura, pemberian insentif untuk Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM), dan pembebasan biaya sewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang terpotret dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (80,15 persen).
“Terbukti efektif mempertahankan daya beli dan konsumsi masyarakat pada masyarakat, sehingga mengurangi risiko bertambahnya penduduk miskin,” ucap Dwi.(03/Ant)
