TRENGGALEK, JATIM, SUDUTPANDANG.ID – Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Moch Nur Arifin, mengatakan ada tiga hal penting yang akan menjadi sasaran pembangunan Kabupaten Trenggalek di tahun 2024.
“Yang pertama melestarikan lingkungan hidup, kedua mendekatkan pelayanan dan yang ketiga pengentasan kemiskinan ekstrem,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara “Musrena Keren” yang digelar di Fish Garden, Desa Widoro, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Selasa (7/3/2023).
Berbicara tentang pelestarian lingkungan hidup, ia meminta dalam mendiskusikan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) hendaknya tidak menggantungkan dari anggaran. Alasannya, karena Trenggalek tidak memiliki sumber daya dan sumber dana yang melimpah.
“Tetapi itu berbasis gerakan, itupun juga harus dipikir dan masuk didalam nomenklatur,” katanya.
Bupati memberikan contoh bentuk kegiatan yang tidak harus membutuhkan anggaran di antaranya mitigasi bencana, pelestarian ligkungan hidup dan pengolahan sampah.
“Itu bisa dilakukan dan dalam tanda kutip tidak harus berkonsekuensi anggaran, tetapi setidaknya organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu dan OPD terkait itu mau turun,” katanya.
Terkait dengan pendekatan layanan, kata dia, abdi negara harus bisa menjadi “stelsel” yang aktif dan jangan hanya menunggu di kantor serta menunggu aduan dari masyarakat.
“Orang itu mau ‘sambat’ (melapor) ke ‘panjenengan’ (anda) itu takut, sungkan, tidak tahu aksesnya, apalagi mereka yang kelompok rentan, ya… kita yang turun, kita jemput, kita yang muliakan mereka,” katanya.
“Jadi kita sama-sama aktif, sama-sama nyari. Panjenengan nyari masalah, nyari siapa yang perlu dilayani, masyarakat pun juga cari solusi,” tambahnya.
Dalam terminologi pendekatan pelayanan, ia meminta pada seluruh OPD mengampayekan nomor lapor dari Pemkab Trenggalek.
Terkait dengan kemiskinab ektrem, Bupati mengatakan ketika dalam data disebutkan bahwa kemiskinan ektrem di Kabupaten Trenggalek sejumlah 10.800 jiwa dan 2500 KK, ia meminta kepada Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) dan pokja (kelompok kerja) pengarustamaan gender hendaknya menampilkan data terpilah gender.
“Yang kepala rumah tangga perempuan ini mereka bekerja atau tidak, bekerjanya apa, kontribusinya bagaimana,” katanya.
Ia menambahkan soal stunting pada 4-5 tahun yang lalu angkanya mencapai 39 persen dan saat ini angka stunting di Kabupaten Trenggalek menurun menjadi 19 persen.
“Kita masih punya PR (Pekerjaan Rumah) menurunkan sampai dibawah 14 persen,” kata Moch Nur Arifin. (bud/02)
