KEDIRI, SUDUTPANDANG.ID – Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kelurahan Bandar Lor, Senin (9/2/2026).
Forum ini menjadi wadah finalisasi dan penyepakatan usulan pembangunan dari seluruh kelurahan sebelum diajukan ke Pemerintah Kota Kediri.
Camat Mojoroto Abdul Rahman menyampaikan bahwa seluruh usulan yang sebelumnya dibahas dalam musrenbang kelurahan pada 21–30 Januari 2026 telah direkap dan dikaji di tingkat kecamatan.
“Semua data dan usulan dari kelurahan sudah terangkum. Hari ini kita paparkan bersama untuk menentukan kegiatan prioritas yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Kediri,” ujar Abdul Rahman usai kegiatan.
Ia menjelaskan, proses penentuan prioritas dilakukan melalui pembentukan delegasi yang bertugas merumuskan kesimpulan akhir serta menetapkan usulan utama yang akan dibawa ke tingkat kota.
Secara keseluruhan, Kecamatan Mojoroto mengajukan 81 usulan pembangunan yang terdiri atas 27 usulan bidang sarana dan prasarana, 28 usulan bidang sosial, serta 26 usulan bidang ekonomi.
Menurut Abdul Rahman, persoalan banjir menjadi perhatian utama, terutama di kawasan barat Sungai Brantas. Sejumlah wilayah seperti Ngampel, Dermo, dan Gayam dinilai rawan genangan saat curah hujan tinggi, sehingga normalisasi dan perbaikan drainase menjadi prioritas.
“Wilayah Ngampel, Dermo, dan Gayam termasuk daerah rawan banjir. Saat hujan deras air sering meluap. Ini menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus terdampak banjir,” jelasnya.
Selain sektor infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM juga menjadi fokus. Abdul Rahman menyebut upaya tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Kediri untuk mendorong warga kurang mampu yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 agar mendapatkan akses bantuan usaha.
“UMKM akan terus kita dorong. Warga kurang mampu akan didata dan diupayakan mendapatkan bantuan usaha guna meningkatkan perekonomian keluarga,” imbuhnya.
Pada bidang kesehatan, ia menegaskan pentingnya optimalisasi Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ia menekankan agar alokasi anggaran PMT sebesar Rp15.000 per penerima direalisasikan penuh sesuai ketentuan.
“Nilai PMT Rp15.000 tidak boleh dikurangi selain pajak. Kami akan melakukan pengecekan di lapangan agar program ini benar-benar bermanfaat untuk penanganan stunting dan gizi buruk,” tegasnya.
Abdul Rahman menambahkan, sasaran utama PMT tetap balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Apabila terdapat kelebihan anggaran, bantuan dapat dialihkan untuk lansia tanpa mengurangi hak kelompok utama.
Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam sambutannya menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar pemenuhan administratif.
“Pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas. Jangan menunggu masalah viral baru ditangani. Jika ada sekolah atau fasilitas kesehatan yang kurang layak, segera dipetakan dan diusulkan,” ujarnya.
Vinanda juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, mencakup perbaikan drainase, jalan, penerangan jalan umum, serta jembatan guna meningkatkan konektivitas dan meminimalkan risiko banjir.
Musrenbang Kecamatan Mojoroto 2026 ini dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kediri Feri Jatmiko, jajaran asisten dan staf ahli, kepala OPD, lurah se-Kecamatan Mojoroto, unsur TNI-Polri, serta tokoh masyarakat.(CN/04)
