JAKARTA,SUDUTPANDANG.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Provinsi Jateng patut mengaudit ulang penggunaan dana hibah KONI Jateng tahun 2023.
Hal itu ditegaskan Ketua Pengprov TI Jateng Alex Harijanto yang menilai masalah penyaluran dana ke cabor KONI Jateng tidak transparan.
“Pengurus cabor tidak berani mengungkapkan masalah ini karena sebagian besar mereka masuk jajaran pengurus KONI Jateng,” ungkap Alex.
Menurutnya sistem penyaluran dana hibah ke cabor yang tidak transparan membuat prestasi Jateng merosot tajam pada PON Papua 2021.
Apalagi Alex mendapat informasi dari internal KONI Jateng bahwa dana hibah menyisakan silpa hingga Rp 5 miliar lebih dari dana hibah tahun lalu sebesar Rp 85 miliar.
“Kalau benar ada dana silpa, berarti manajemen keuangan di KONI Jateng untuk pembinaan olahraga sangat buruk. Kalau pengajuan kebutuhan pelatda kami dipenuhi tentu tidak terjadi silpa,” ujarnya.
Menurut Alex dana silpa ini akal-akalan pengurus KONI saja supaya bisa dimanfaatkan hal lain.
Dia sangat kecewa lantaran cabor yang dibidaninya harus mengeluarkan anggaran sendiri untuk membiayai pemusatan latihan daerah (Pelatda). Tak tanggung-tanggung dana Rp1,2 miliar digelontorkan. Tapi, tidak diganti penuh oleh KONI Jateng.
“KONI Jateng bilangnya mau diselesaikan, tapi sejauh ini cuma omongan saja, tidak terbukti,” tukas Alex Harijanto.
Ketika diajukan pengajuan penggantian anggaran, KONI Jateng menampik memenuhinya. Padahal RAB yang diminta KONI Jateng telah diberikan dan sesuai kebutuhan pelatda cabor taekwondo.
“Aneh kenapa harus ada dana silpa. Sementara kebutuhan cabor kami tidak dipenuhi. Padahal taekwondo salah satu cabo utama Jateng. Walaupun cair, tidak seberapa jumlahnya, kebutuhan pembinaan jauh lebih besar,” kata Alex Harijanto.
Pria yang mengantar taekwondoin Indonesia meraih satu perak dan tiga perunggu di Olimpiade Barcelona 1992 itu makin kecewa ketika ujuk-ujuk dana silpa KONI Jateng digunakan untuk character building atlet dan pelatih Jawa Tengah PON XXI Aceh-Sumut.
Tercatat sekitar 500 atlet Pelatda Jateng dari 52 cabang olahraga mengikuti acara pembukaan di Lapangan Rindam IV/Diponegoro, Magelang, Selasa, 27 Februari 2024.
“Seharusnya dituntaskan dulu anggaran yang telah kami keluarkan sebelumnya. Character building pun tiap cabor berbeda tergantung tingkat kebutuhannya,” tukasnya.
Alex menyebutkan, anggaran pembinaan mandiri dikeluarkan untuk Pelatda dan persiapan Pra PON 2024 diganti sesuai jumlah total pengeluaran biaya.
“Kami kecewa dengan kegagalan demi kegagalan dalam beberapa ajang sebelumnya, terutama PON Papua 2021. Tentu, tidak ingin hasilnya mengecewakan lagi, jika dana pembinaan dikembalikan berani untuk Taekwondo target PON Aceh-Sumut, peringkat akhir 10 medali emas. Kita harapkan jajaran pengurus terbuka dan transparan dalam pengelolaan anggaran,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KONI Jawa Tengah Bona Ventura Sulistiana membantah ketidaktransparanan pengelolaan anggaran pembinaan. Pihaknya selalu terbuka menentukan penyusunan rencana pengelolaan dana termasuk melibatkan pengurus seluruh cabor.
“Kita transparan kok, proposal masuk langsung ditindaklanjuti dengan rapat internal. Anggaran untuk masing-masing cabang olahraga kan tidak sama semuanya, pasti disesuaikan dengan kebutuhan internal masing-masing tho,” jelas Bona.
Namun Bona Ventura memilih menolak berikan informasi panjang lebar terkait anggaran bagi pembinaan atlet lintas cabor.
Dia menegaskan, semua mendapatkan sesuai porsinya, lebih baik fokus persiapan kompetisi. Hal itu justru akan menjatuhkan internal dan eksternal kepengurusan masing-masing, dapat menggangu persiapan para atlet meraih prestasi.
Bona juga mengatakan KONI Jawa Tengah akan melakukan audit pengelolaan keuangan terhadap cabang-cabang olahraga yang dananya bersumber dari KONI Jateng dan berasal dari dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023.
Pelaksanaan audit akan dilakukan Badan Audit Internal (BAI) selama tiga hari Hotel Griya Persada Bandungan, Kabupaten Semarang, 28 Februari – 1 Maret 2024.(06)