JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID -Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR saat ini memprioritaskan penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, sehingga pembahasan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD belum menjadi agenda lembaga legislatif.
Dasco menyampaikan bahwa kondisi kebencanaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk partai politik dan lembaga negara. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menahan diri dari polemik politik yang berpotensi mengalihkan fokus penanganan bencana.
“Apabila berbicara mengenai partai politik, tentu masing-masing sudah menyampaikan pandangan dan keinginannya ke depan. Namun, pada saat ini, marilah kita bersama-sama memusatkan perhatian terlebih dahulu pada penanganan bencana di Sumatera,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2026).
Menurut Dasco, DPR RI hingga kini belum membahas secara resmi usulan pilkada melalui DPRD. Ia menegaskan bahwa belum ada keputusan terkait jadwal pembahasan isu tersebut, terlebih saat ini DPR masih berada dalam masa reses.
“Oleh karena itu, berbagai polemik yang muncul sebelumnya dan telah disikapi oleh sejumlah pihak, untuk sementara kami minta agar fokus diarahkan pada penanganan bencana terlebih dahulu,” ujarnya.
Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mengemuka setelah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar. Dalam rapat tersebut, Golkar menghasilkan sejumlah rekomendasi, termasuk usulan pilkada tidak langsung serta pembentukan koalisi permanen partai politik.
Menanggapi hal itu, Dasco mengaku memahami bahwa setiap partai politik memiliki pandangan dan sikap masing-masing. Namun, ia menilai situasi darurat akibat bencana alam harus menjadi prioritas bersama.
“Selain bencana yang sedang terjadi, terdapat pula potensi kebencanaan lain, termasuk aktivitas gunung api, yang dampaknya perlu diantisipasi dan ditangani secara serius,” katanya.
Lebih lanjut, Dasco menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian kapan DPR akan mulai membahas perubahan mekanisme pilkada. Ia juga menyebut agenda DPR pada masa sidang mendatang masih akan dibahas lebih lanjut.
“Kita belum mengetahui secara pasti agenda pembahasan pada masa sidang berikutnya. Karena itu, saya belum dapat memastikan kapan isu pilkada tersebut akan dibicarakan,” pungkasnya.(01)
