JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID — Dualisme kepengurusan cabang olahraga (cabor) sepak takraw nasional akhirnya menemukan titik akhir setelah proses panjang yang melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), serta Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, memastikan polemik ini tuntas setelah menerima dua dokumen resmi dari KONI dan KOI yang menegaskan pengakuan satu kepengurusan.
Keputusan itu sekaligus mengakhiri konflik yang telah merugikan atlet, daerah, hingga ekosistem pembinaan sepak takraw nasional selama bertahun-tahun.
Dalam laporan yang diterima Menpora, KONI dan KOI menindaklanjuti arahan Erick Thohir yang sebelumnya meminta kedua lembaga olahraga tersebut duduk bersama untuk mencari solusi melalui prinsip musyawarah dan mufakat.
Arahan itu diberikan pada awal Oktober 2025 sebagai langkah menyelesaikan sejumlah sengketa kepengurusan olahraga, termasuk sepak takraw, yang selama ini terjebak dalam dualisme berkepanjangan.
Hasilnya, Pengurus Besar (PB) Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) periode 2025–2029 yang dipimpin Surianto resmi ditetapkan sebagai kepengurusan yang diakui secara nasional dan internasional.
Pengakuan itu disampaikan KOI melalui surat resmi yang diterima Menpora, disertai dengan surat keputusan pengukuhan personalia PB PSTI dari KONI.
Menpora Erick menegaskan bahwa kedua surat tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dan organisasi olahraga dalam menyelesaikan konflik internal yang selama ini menghambat pembinaan dan prestasi atlet.
Ia menyebut penyelesaian dualisme sepak takraw sebagai capaian penting bagi tata kelola olahraga nasional.
“Saya sudah menerima surat pengakuan kepengurusan PSTI periode 2025–2029 dari KOI. Saya juga menerima surat keputusan KONI tentang pengukuhan personalia PB PSTI. Dua surat ini merupakan tindak lanjut atas arahan yang saya berikan pada awal Oktober untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan olahraga,” ujar Erick Thohir dalam pernyataannya di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian ini menjadi bukti konkret bahwa Kemenpora, KONI, dan KOI mampu bekerja sama menuntaskan persoalan yang telah berlarut-larut dan merugikan para atlet.
Dualisme kepengurusan selama ini membuat agenda pembinaan terhambat, program daerah terpecah, hingga mengganggu persiapan atlet untuk berbagai ajang internasional.
Dengan tuntasnya persoalan sepak takraw, Menpora Erick meminta agar cabor lain yang masih memiliki dualisme segera menyelesaikan masalah serupa sebelum akhir tahun.
Tiga cabor yang dimaksud adalah anggar, tinju, dan tenis meja. Ketiganya sudah mendapat arahan langsung dari pemerintah untuk menyelesaikan proses rekonsiliasi dan penetapan kepengurusan tunggal.
“Saya kembali mengingatkan kepada tiga cabor lainnya yaitu anggar, tinju, dan tenis meja untuk segera menuntaskan masalah. Batas akhirnya adalah Desember ini. Jika belum selesai, saya akan ambil alih untuk menyelesaikan agar tidak ada perpecahan lagi demi prestasi olahraga kita,” tegas Erick.
Erick menambahkan bahwa penyelesaian dualisme menjadi bagian dari agenda besar reformasi tata kelola olahraga nasional, termasuk penataan organisasi, pembenahan sistem kompetisi, dan penguatan pembinaan atlet sejak usia dini.
Pemerintah juga ingin memastikan bahwa seluruh induk organisasi olahraga memiliki struktur kepengurusan yang sah, solid, dan selaras dengan regulasi internasional.
Ia menilai jalan keluar untuk sepak takraw dapat menjadi contoh ideal bagi penyelesaian konflik serupa.
Proses musyawarah antara KONI dan KOI dinilai berjalan baik, saling menghargai ruang kewenangan, dan menghasilkan keputusan strategis yang berdampak langsung terhadap kemajuan olahraga.
Dengan kepengurusan baru PB PSTI yang dipimpin Surianto, pemerintah berharap pembinaan sepak takraw kembali berjalan maksimal dan mampu meningkatkan prestasi di tingkat Asia maupun dunia.
Erick meminta struktur baru PSTI segera menyusun program kerja, melakukan konsolidasi daerah, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan mitra olahraga.
Pemerintah juga menegaskan bahwa penyelesaian dualisme adalah langkah strategis menjelang kalender kompetisi nasional 2026 dan persiapan atlet menuju berbagai kejuaraan internasional.
Dengan satu kepengurusan yang sah, koordinasi pembinaan, pemusatan latihan nasional (pelatnas), hingga penentuan atlet kini dapat dilakukan lebih efektif dan akuntabel.
Penuntasan dualisme sepak takraw dinilai menjadi angin segar bagi dunia olahraga tanah air. Konflik panjang yang pernah melemahkan konsolidasi PB–Pengprov kini resmi ditutup.
Pemerintah berharap momentum ini dapat menjadi pemantik bagi reformasi menyeluruh dan peningkatan prestasi olahraga Indonesia di masa mendatang.
