DENPASAR, SUDUTPANDANG.ID – Untuk mendukung pembangunan daerah, Kadiv Yankumham Alexander Palti mewakili Kakanwil Kemenkumham Bali menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur, Senin (22/4/2024).
Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2025 dibuka langsung PJ Gubernur S.M Mahendra Jaya.
Hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali bersama Ketua Komisi 1 dan Ketua Komisi 3, unsur Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Bali, Sekda, Staf Ahli Gubernur dan seluruh Kepala Perangkat Daerah (SKPD) Bupati/Walikota se-Bali beserta Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Bali.
Kemudian pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN/BUMD, pimpinan Perguruan Tinggi serta Kelompok/Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Bali.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Musrenbang merupakan agenda wajib dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah. Musrenbang juga sebagai ruang partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai rangkaian penyusunan dua dokumen strategis rencana pembangunan daerah yaitu RPJPD Tahun 2025-2045 dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025.
Pj. Gubernur Bali dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang tahun ini merupakan momentum strategis. Dilakukan pada masa transisi penyusunan dokumen RPJPD untuk 20 tahun periode 2025-2045. Bersamaan dengan Pemerintah Pusat yang sedang menyusun RPJPN 2025-2045 dan RKPD tahun 2025 serta penyusunan RKP Tahun 2025.
“Kedua dokumen ini dimulai dengan pendekatan teknokratik yaitu pendekatan berdasarkan data dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Ia mengatakan, cita-cita pembangunan jangka panjang nasional dengan visi Indonesia Emas Tahun 2020-2045 yaitu negara nusantara berdaulat maju dan lanjutan wajib didukung pencapaiannya dengan pembangunan yang terintegrasi di Provinsi Bali.
“Provinsi Bali memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi memberikan masukan. Dengan semangat kebersamaan kolaborasi seluruh stakeholder, rencana pembangunan daerah dapat disusun dan diimplementasikan secara terarah dan terintegrasi,” ungkapnya.
Selanjutnya pengarahan dari Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN Bappenas, Ervan Maksum yang hadir mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas). Kemudian Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi mewakili Mendagri dan Pakar Kebijakan Publik, serta Profesor Muchlis Hamdi.(One/01)
