Jakarta, SudutPandang.id – Pembatasan sosial di sejumlah daerah membuat para pedagang kecil mengalami penurunan pembeli. Kondisi tersebut otomatis membuat penghasilan mereka ikut turun.
Hal tersebut dikeluhkan oleh Komunitas Pedagang Bakso Nusantara (KPBN) di Jakarta.
Pengurus KPBN Pusat Santoso mengatakan, pembatasan sosial membuat usaha mereka menjadi drop. Para pedagang bakso yang mangkal maupun yang berkeliling, tidak mau ambil risiko, karena itu mereka memilih tidak berjualan atau menutup usahanya.
“Yang jelas penghasilan menurun saat ini dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan dari pemerintah. Contohnya, pedagang bakso yang mangkal tidak boleh makan di tempat, pedagang yang berkeliling terbatas karena banyak jalan yang diportal.” kata Santoso saat menerima bantuan sembako dari Baintelkam Mabes Polri di Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2020).
Santosos menuturkan, untuk bertahan di masa pandemi, para pedagang bakso KPBN banyak yang menggunakan modal usahanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.
“Mau tidak mau karena penghasilan kita menurun, sedikit banyaknya mengambil tabungan yang sudah ada. Kadang kita pakai modal dagang makan dan kebutuhan sehari-hari. Yang penting kan bisa makan dulu.” tutur Santoso.
Kendati demikian, Santoso dan rekan-rekan di KPBN tetap mendukung langkah pemerintah seperti program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), melalui Kementerian UKM yang menyoroti UMKM.
Terkait bantuan pemerintah lewat program Bantuan Presiden (Banpres) dengan jumlah Rp 2,4 juta per kepala, Santoso mengaku bahwa dari 22 ribu anggotanya hanya sekitar 10-15 orang yang baru mendapatkan bantuan tersebut.
Adanya kendala bagi para anggota KPBN untuk mendapatkan Banpres, seperti letak usaha di Jakarta, namun KTP masih daerah.
“Kurangnya sosialisasi mengenai cara mendapatkan bantuan. Domisili kami rata-rata di kampung sedangkan usahanya ada di Jakarta dan sekitarnya. Itu yang menjadi kendala kami,” ungkap Santoso.
Apresiasi Pemerintah
Santoso bersama anggota KPBN tetap mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dengan berbagai program bantuan bagi para pengusaha kecil terdampak Pandemi Covid-19.
“Kami tetap mendukung (pemerintah), dan kami dari KPBN berharap pemerintah bisa lebih optimal dalam memberikan bantuan kepada para pedagang kecil seperti kami. Lebih memperhatikan dan turun ke jalan agar bantuan yang diberikan dapat terserap dengan baik dan tepat,” katanya.
“Terima kasih kepada Baintelkam Mabes Polri yang sudah memberikan bantuan sembako kepada kami.” sambung Santoso.
Perlu diketahui, sejak 24 Agustus 2020, pemerintah menyalurkan Banpres produktif bagi usaha mikro atau disebut Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM). Nilainya sebesar Rp2,4 juta untuk setiap penerima manfaat. Bantuan ini ditujukan bagi kalangan UKM yang terdampak pandemi Covid-19.
Banpres Produktif
Pemerintah telah menunjuk BRI, BNI dan Bank Syariah Mandiri sebagai bank penyalur Banpres Produktif. Dengan syarat, pertama Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kedua, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau kredit usaha rakyat (KUR).
Ketiga, bagi pemilik usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.
Keempat, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.
Dan bukan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD. (***)
