Oleh Tundra Meliala
Polemik yang ada di tubuh organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sudah menjadi berita atau bisa menjadi redup, tergantung peran anggotanya. Suka atau tidak suka, sudah menjadi konsumsi publik dan sebagian anggota (saling pecat memecat) menikmati permainan, cenderung kasar dan ada juga yang masih santun dalam pemberitaan.
Sengketa kata pihak sebelah, tidak menerima Hendry Ch Bangun yang terpilih secara sah pada Kongres XXV di Bandung sebagai Ketua Umum periode 2023-2028, dengan alasan cash back, terus didengungkan. Padahal, ada aturan tertulis di PWI diperbolehkan dapat imbalan (mungkin kaget atau kurang paham mekanisme keuangan, bisa jadi kurang sosialisasi ke pengurus, ini awal polemik).
Sebagai bahan referensi, sponsorship Forum Humas BUMN ke PWI Pusat senilai Rp6 miliar untuk keperluan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) disambut suka cita, secara gratis tidak dipungut biaya ke wartawan dan sudah berjalan, sudah dirasakan manfaat bagi anggota PWI di daerah-daerah. Dengan situasi ini, berat, walaupun berharap, apakah tahun berikutnya BUMN bisa berikan anggaran untuk keperluan UKW?.
Untuk memperkuat opini, diadakan Kongres Luar Biasa (KLB) pada bulan Agustus 2024, tempatnya salah satu hotel di Jakarta. Menurut panitia, konsolidasi dan penggalangan berjalan sukses. Kehadiran peserta diperlukan, walau tidak memenuhi korum tapi dipaksakan menjadi korum. Benar menurut versi KLB, secara aklamasi Ketum terpilih, Zulmansyah Sekedang.
Kalau melihat sejarah berdirinya PWI, merupakan organisasi wartawan pertama di Indonesia. Kota Surakarta, awal PWI didirikan 9 Februari 1946. Dengan anggota saat ini, berjumlah 28.482 yang tersebar di 39 provinsi (termasuk Surakarta setara dengan provinsi) se-Indonesia. Ini menjadikan PWI banyak dilirik, hampir semua pihak yang ingin mendekat.
Dari stakeholder bawah hingga atas ada yang berikan karpet merah untuk organisasi PWI sesuai tingkatan. Kehidupan organisasi berjalan lancar. Walaupun ada gesekan kecil yang mulai besar, tapi bisa diredam dengan kepala dingin.
Merenung atau mencari solusi terbaik untuk PWI. Lagi-lagi kalau melihat SK Kemenkumham, sah, Hendry Ch Bangun sebagai Ketua. Para senior notabenenya sangat disegani, sepertinya banyak berkumpul di versi KLB.
Jangan sampai atau mungkin sudah, konstituen dan bukan konstituen Dewan Pers (DP) bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak sambil menikmati kopi dan sebatang rokok, bahkan mungkin sebagai “kompor”, biar api terus menyala, dan senang melihat konflik PWI terus bergulir. Ini yang bisa jadi pertanyaan: Siapa yang memanfaatkan siapa (hanya perkiraan).
Bola panas terus bergulir, pada tanggal 1 Oktober 2024, dengan mengerahkan puluhan pendemo, merantai dan menggembok kantor PWI di lantai 4 Gedung Dewan Pers. Padahal di dalam kantor, ada Ketua Umum (Ketum) Hendry Ch Bangun dan Bendahara Umum (Bendum) M. Nasir. Jelas, mereka berdua adalah pengurus yang sah, terbit tanggal 9 Juli sesuai SK Kemenkumham RI dengan AHU-0000946.01.08 Tahun 2024.
Apalagi, besoknya Dewan Pers melalui surat keputusan nomor : 1103/DP/K/IX/2024 dan ditindaklanjuti secara resmi menggembok, baik Hendry Ch Bangun Cs serta Zulmansyah Sekedang Cs tidak bisa memakai ruangan sekretariat PWI Pusat lantai 4, pada 2 Oktober 2024, di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih 34 Jakarta Pusat.
Semoga benar, tantangan bisa dijawab dengan kepala dingin, duduk bersama yang peduli PWI, agar saling merangkul bukan memukul. Anggaplah dinamika organisasi yang lalu, memang harus dilalui dengan cara berseberangan. Walaupun sulit, tapi pasti bisa. Sejatinya, solusi yang terbaik saling memaafkan, kembali bekerja bersama untuk harkat dan martabat PWI tetap terjaga.
Elegan PWI Dihancurkan Dewan Pers, Siapa di Baliknya? Wallahu a’lam bishawab.
*Penulis adalah Pemerhati Pers
