CIMAHI-JABAR, SUDUTPANDANG.ID – Lokasabha IV Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Cimahi Tahun 2024, yang digelar di Gedung Serba Guna Pura AWLN Kota Cimahi, Jawa Barat, Minggu (13/10/2024) menghasilkan keputusan Dr I Wayan Suweca terpilih sebagai Ketua PHDI Kota Cimahi Masa Bakti 2024-2029
Pada akhir kegiatan terpilih sebagai Ketua PHDI Kota Cimahi 2024-2029 adalah I Wayan Suweca secara aklamasi oleh pemilik suara sah.
Ketua Pengurus Harian PHDI Provinsi Jabar, Brigjen TNI (Pur) I Made Riawan, S.Psi, M.I.P menghadiri dan memberi sambutan serta melantik Ketua PH PHDI Kota Cimahi pada pelaksanaan Lokasabha IV itu.
Agenda Lokasabha rutin lima tahunan PHDI ini, juga dihadiri Ketua PH PHDI Provinsi Jawa Barat dan Perwakilan pengurus, Ida Pedande Gede Putra Dharma Arsa dan Pedande Istri Gantari Chandara Arsa, Ida Pedanda Gede Putra Pasuruan Watulumbang sareng Ida Pedanda Istri Ratna Manuaba, Ketua PHDI Kota Cimahi 2019-2024 beserta Pengurus, Ketua lembaga umat Hindu Kota Cimahi seperti WHDI, Prajaniti, PSN, Ketua Banjar Cimahi dan Ketua Tempek se-Cimahi, Ketua Yayasan, Pinandita Lanang istri dan Sesepuh Pini sepuh serta Tamu undangan lainnya.
I Made Riawan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Lokasabha IV dan juga berterima kasih kepada Pengurus PHDI Kota Cimahi 2019–2024 atas kerja samanya, dedikasinya dalam menjaga suasana kehidupan yang harmonis dan kondusif di Kota Cimahi.
“Saya berharap di dalam program kerja PHDI nantinya, dapat menuangkan program-program yang berkaitan dengan penguatan peran PHDI dan Pemberdayaan umat Hindu, sebagaimana tema dalam Lokasabha ini yaitu ‘Penguatan Peran PHDI dalam Perayaan umat Hindu Menuju Masyarakat Harmonis’. Semoga kerukunan umat beragama di kota Cimahi ini terus terjaga dengan baik,” katanya.
Menjelang pesta demokrasi Pilkada, Made juga mengimbau kepada masyarakat Hindu untuk tetap menjaga kedamaian di tahun politik ini serta bekerja dan beraktivitas sebagaimana mestinya tanpa harus terpengaruh dengan tarikan-tarikan politik praktis.
Lebih penting lagi, kata dia, tidak menggunakan agama dan tempat ibadah sebagai alat politik identitas.
“Pengurus PHDI di larang terlibat politik praktis, sesuai amanat dari AD/ART Parisadha Hindu Dharma Indonesia,” kata I Made Riawan(PR/02).
