JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Pasca Fadjroel Rachman resmi dilantik menjadi Dubes Kazakhstan, belum ada sosok pengganti untuk mengisi posisi jubir Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai, sosok yang pas untuk menjadi juru bicara Presiden pengganti Fadjroel harus memiliki latar belakang ilmu komunikasi.
Pasalnya, menurut Emrus, orang yang memahami konsep teori komunikasi dan etika komunikasi serta lebih profesional memang harus berlatarbelakang komunikasi.
“Jubir Presiden yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi harus menjembatani, menyambungkan, menyatukan, dan mesinergikan kepentingan satu dan lain,” Emrus, dalam keterangannya, Jumat (29/10/2021).
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra berharap posisi jubir Presiden Jokowi yang masih kosong bisa diisi oleh orang yang tepat.
“Memberikan clarity, kejelasan, bukannya malah menjadi noise baru. Apalagi sekedar lip service belaka,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (29/10/2021).
ia menyebutkan publik memiliki hak untuk mengetahui setiap pilihan kebijakan dan sikap presiden, termasuk alasan presiden mengambil suatu kebijakan atau sikap.
“Jangan sampai posisi sestrategis ini hanya menjadi sarana bagi-bagi jatah tim sukses atau orang yang getol membela presiden, tetapi sama sekali tidak punya kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan,” kata AlumnusHubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) itu
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki sejumlah kriteria yang perlu diperhatikan dalam rangka memilih posisi Jubir Presiden Jokowi.
“Ketika Presiden mengambil langkah-langkah atau membuat keputusan memerlukan jubir, saya hanya mengimbau supaya jubir yang kemudian akan diangkat tentunya komunikatif, smart, dan energik,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/10/2021).
Kendati demikian, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu tak mau memberikan usulan perihal nama sosok jubir yang dianggap tepat untuk menggantikan Fadjroel. Sebab, menurutnya, semua keputusan berada di tangan Presiden Jokowi.
“Mengenai siapanya terserah kepada Presiden,” ucapnya.
“Sampai saat ini belum ada arahan Presiden. Selain itu di istana sudah ada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan KSP,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Senin (25/10/2021) lalu.(rkm)
