JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) baru baru ini menggelar diskusi publik, membahas isu politisasi identitas yang menguat jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, demikian keterangan pers FISIP UMJ, Sabtu (20/5/2023).
Diskusi publik yang berlangsung di Aula Kasman Singodimedjo UMJ pada 17 Mei 2023 itu menampilkan pembicara Prof. Siti Zuhro, M.A. (Dosen Magister Ilmu Komunikasi FISIP UMJ), Dr. Ma’mun Murod, M.Si. (Rektor UMJ), Dr. Muhammad Iqbal (Juru Bicara PKS), Dr. Ahmad Basarah (Wakil Ketua MPR RI), Willy Aditya, S.Fil., MT. (Ketua DPP Partai Nasdem), dan Rocky Gerung (Pengamat politik). Hadir pula jajaran Wakil Dekan dan Kaprodi di lingkungan FISIP UMJ.
Prof. Siti Zuhro selaku pembicara utama pada kesempatan itu memaparkan bahaya dari politik identitas. Menurutnya, ketika politik identitas ditarik dalam isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maka akan ada sisi lain dari politik identitas yaitu intoleransi, kekerasan verbal fisik, dan pertentangan etnik dalam kehidupan.
Secara tegas ia “mengharamkan” politisasi identitas, dan langkah strategis yang ditawarkan adalah menciptakan demokrasi yang berkualitas dan memberikan pendidikan pada masyarakat terutama generasi muda dengan berpikir logis.
Menurut peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu, kompetisi yang sehat menjadi keniscayaan tanpa perlu menggunakan agama. Indonesia, lanjutnya, butuh kepemimpinan transformatif, bukan transaksional, dan membangun demokrasi berarti membangun sebuah negara.
Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah menjelaskan permasalahan politik identitas dengan mengulas sejarah penjajahan zaman Belanda. Strategi devide et impera pada masa itu dapat dilawan dengan gagasan politik kebangsaan yaitu persatuan.
Sementara itu Pengamat Politik Rocky Gerung menjelaskan politik identitas dari sudut pandang filsafat. Rocky menyebut masyarakat Indonesia mendapat “kutukan” untuk menikmati politik identitas, dan kalau dipaksa untuk tidak memakai politik identitas, maka yang digunakan adalah amplop atau jual ayat, karena hanya itu komoditasnya.
Salah satu bentuk solusi yang dapat dilakukan, menurut Rocky adalah dengan mewajibkan seluruh parpol untuk memiliki kurikulum sejarah intelektual dari demokrasi. Gagasan ini muncul karena Rocky melihat bahwa Indonesia gagal menciptakan demokrasi yang masuk akal.
Pada kesempatan yang sama Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dan Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal menjelaskan pengalaman partai politik yang berkaitan dengan praktik dan isu politik identitas.
Pengalaman terkait praktik politik identitas juga datang dari Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod. Menurutnya, masyarakat terkadang memiliki standar ganda dalam menilai politik identitas, seperti memandang politik identitas berdasarkan subjek pelaku dan bukan objek yang dilakukan, terutama pada kelompok mayoritas.
Diskusi publik tentang politisasi identitas yang dilaksanakan secara hybrid itu dihadiri 100 peserta dari beberapa Fakultas di lingkungan UMJ. Acara itu dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP UMJ, Dr. Evi Satispi, M.Si. Ia berharap diskusi publik dapat menjadi wadah untuk para mahasiswa dalam menanggapi penyampaian isu politik dengan baik dan benar.(PR/01)
