DENPASAR, SUDUTPANDANG.ID – Kanwil Kemenkumham Bali mengadakan Sosialisasi Bisnis dan HAM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, pada Kamis (27/6/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya pada dunia usaha.
Dalam siaran pers yang diterima Sabtu (29/6/2024), sosialisasi ini dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Ridha Sah Putra beserta berbagai pihak terkait termasuk pelaku dunia usaha, perwakilan dari instansi pemerintah dan jajaran Kanwil Kemenkumham Bali.
Kegiatan dibuka oleh Direktur Kerja Sama Hak Asasi Manusia, Harniati, dan menghadirkan dua orang narasumber dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI.
Dalam sambutannya Direktur Kerja Sama Hak Asasi Manusia, Harniati menyampaikan bahwa pemajuan HAM dalam dunia usaha merupakan salah satu hal penting yang perlu dipahami oleh para pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap para pelaku usaha dapat memahami pentingnya integrasi prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan bisnisnya,” ujar Harniati.
Selanjutnya narasumber dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI dalam paparannya menjelaskan bahwa bisnis dan HAM merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pelanggaran HAM dalam dunia usaha dapat berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan bisnisnya.
Sosialisasi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi yang antusias diikuti oleh para peserta. Mereka berharap dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik bisnis mereka untuk mewujudkan Bali sebagai provinsi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dalam dunia usaha.
Sosialisasi Bisnis dan HAM yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Bali merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemajuan HAM di Indonesia, khususnya di Bali. Dengan meningkatkan pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan, diharapkan dapat tercipta lingkungan usaha yang kondusif dan menghormati HAM.(One/01)
