“Kanwil Kemenkumham Bali tetap konsisten dalam kinerja pelaksanaan anggaran, sehingga dapat meraih terbaik ke-2 Tahun Anggaran 2022.”
DENPASAR, SUDUTPANDANG.ID – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, kembali meraih penghargaan atas kinerjanya yang luar biasa. Penghargaan kali ini datang dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJB) Provinsi Bali.
Kanwil Kemenkumham Bali berhasil meraih peringkat ke-2 Kementerian/Lembaga yang berkinerja dalam pelaksanaan anggaran terbaik kategori pagu sedang tahun 2022 Provinsi Bali.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Bali, Anggiat Napitulu, saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kanwil DJB Provinsi Bali di Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Selasa (31/1/2023).
Usai menerima penghargaan, Anggiat Napitupulu, menegaskan bahwa Kanwil Kemenkumham Bali tetap konsisten dalam kinerja pelaksanaan anggaran, sehingga dapat meraih terbaik ke-2 Tahun Anggaran 2022.
Hadir dalam Rakorda Kakanwil DJB Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, para pimpinan dan perwakilan Kementerian/Lembaga wilayah Provinsi Bali, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali, dan narasumber dari DJB.
Kakanwil DJB Provinsi Bali menyampaikan bahwa kegiatan rapat koordinasi ini sebagai bentuk implementasi tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dalam monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Sejalan dengan semangat percepatan dan perwujudan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better).
Ia menerangkan, langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga melalui Surat Nomor: S-1047/MK.05/2022 tanggal 14 Desember 2022.
“Meningkatkan kualitas perencanaan, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) dan bantuan pemerintah (Banper), meningkatkan kulaitas belanja melalui peningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money) dan meningkatkan monitoring dan evaluasi,” papar Kakanwil DJB Provinsi Bali.(One/01)
