JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Ancaman penyebaran ideologi ekstrem di kalangan generasi muda melalui media sosial menjadi perhatian serius Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Dalam audiensi yang digelar bersama Tim Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kemenko Polkam menegaskan pentingnya strategi nasional dalam menjaga ketahanan ideologi bangsa, khususnya di kalangan mahasiswa.
Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kemenko Polkam, melalui Kedeputian V Bidang Komunikasi dan Informasi pada Rabu (16/7). Tim BRIN memaparkan hasil riset bertajuk “Paparan Ideologi Ekstrem di Lingkungan Perguruan Tinggi”, yang dilakukan selama 2022 – 2024 di 32 kampus dengan 400 responden mahasiswa per universitas.
Menurut BRIN, sebanyak 11 hingga 13 persen mahasiswa yang menjadi responden mengaku pernah terpapar konten media sosial yang mengandung narasi anti-Pancasila. Bahkan, sebagian dari mereka menyatakan bahwa Pancasila dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan sudah tidak relevan sebagai dasar negara.
Penelitian tersebut menyoroti peran media sosial sebagai jalur utama penyebaran paham radikal dan anti-konstitusi kepada kalangan muda. Oleh karena itu, BRIN meminta dukungan dan sinergi antar instansi dalam menyusun langkah pencegahan yang lebih sistematis.
Menanggapi temuan BRIN, Kemenko Polkam menyambut baik hasil riset tersebut dan menegaskan perlunya pembinaan ideologi kebangsaan yang lebih menyeluruh dan sistemik. Penanganan tidak hanya melalui pengawasan media digital, tetapi juga mencakup pendidikan karakter sejak usia dini melalui kurikulum sekolah, peran keluarga, serta keterlibatan komunitas sosial dan keagamaan.
“Kami mendorong kolaborasi lintas kementerian untuk memperkuat ketahanan ideologi anak muda, terutama di era digital yang penuh disrupsi,” ujar perwakilan dari Asisten Deputi Media, Komunikasi, dan Informasi Kemenko Polkam.
Kemenko Polkam juga mengusulkan agar BRIN tidak hanya melibatkan Kemenko Polkam, tetapi juga menggandeng Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kementerian Agama, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sinergi antar-lembaga ini dianggap penting untuk menyusun kebijakan komprehensif terkait penguatan nilai kebangsaan di lingkungan pendidikan dan masyarakat.
Audiensi ini juga merekomendasikan pembentukan forum koordinasi nasional antar-kementerian dan lembaga guna merumuskan strategi terpadu membendung penyebaran ideologi ekstremisme digital yang mengancam generasi penerus bangsa.(PR/04)
