SORONG, SUDUTPANDANG.ID – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar forum peningkatan literasi keamanan digital di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (20/8/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan siber, khususnya di wilayah timur Indonesia.
Siaran pers Kemenko Polkam yang diterima Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Jumat (22/8/2025), menyebutkan forum tersebut diikuti oleh sekitar 300 peserta yang terdiri atas perwakilan aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, serta pelajar dan mahasiswa. Sejumlah narasumber hadir dari berbagai instansi terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, Marsma TNI Agus Pandu Purnama, menyampaikan bahwa medan pertahanan negara saat ini tidak lagi terbatas pada darat, laut, dan udara. Menurutnya, telah muncul satu ranah strategis baru yang menjadi garis depan pertahanan bangsa: ruang siber.
“Di dunia tanpa batas ini, ancaman bisa datang tanpa tanda, dari lokasi yang tak kasatmata, dengan dampak yang mampu meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa,” ujar Marsma Pandu.
Ia menambahkan bahwa di wilayah strategis seperti Papua Barat Daya, konektivitas internet membuka peluang besar bagi percepatan pembangunan. Namun, di balik peluang tersebut tersembunyi potensi ancaman, seperti penyebaran hoaks, radikalisme digital, hingga pencurian data pribadi yang dapat menyusup dengan cepat.
“Forum ini adalah manifestasi dari komitmen kita bersama bahwa keamanan siber bukan tanggung jawab satu instansi saja, melainkan tanggung jawab kolektif,” lanjutnya.
Marsma Pandu menjelaskan bahwa Kemenko Polkam hadir sebagai dirigen yang memastikan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia pendidikan, dan komunitas masyarakat, berjalan dalam satu irama yang selaras: melindungi dan memperkuat benteng digital NKRI.
Ia menegaskan bahwa semua warga negara mulai dari ASN, TNI, Polri, hingga pelajar dan mahasiswa adalah prajurit di medan siber. Setiap klik, setiap unggahan, dan setiap keputusan di dunia maya merupakan bagian dari strategi pertahanan nasional.
“Literasi keamanan siber adalah senjata; kesadaran digital adalah tameng; dan etika digital adalah kompas moral,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pandu menyampaikan bahwa Papua Barat Daya memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan NKRI. Wilayah ini ibarat benteng yang menjaga citra Indonesia di mata dunia. Jika benteng ini kokoh, maka gelombang ancaman digital akan terpecah di garis pertahanan. Namun, jika rapuh, maka ancaman tersebut akan menyusup dan merusak keutuhan bangsa dari dalam.
“Membangun ketahanan siber di Papua Barat Daya sama pentingnya dengan menjaga kedaulatan wilayah dan harga diri bangsa,” ujarnya.
Forum ini, menurutnya, tidak hanya bertujuan menambah wawasan, tetapi juga memperkuat kerja sama antarinstansi dan elemen masyarakat.
“Kami berharap seluruh peserta tidak hanya pulang membawa catatan, tetapi juga membawa tekad untuk mengubah cara kita berinteraksi di dunia maya lebih cerdas, lebih waspada, dan tentunya lebih bertanggung jawab,” pungkas Marsma Pandu.(PR/01)