Kemenko Polkam Perkuat Sinergi Kawal IKP dan Program Prioritas Presiden di Sumbar

Kemenko Polkam Perkuat Sinergi Kawal IKP dan Program Prioritas Presiden di Sumbar
Kemenko Polkam melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menggelar Rapat Pembahasan Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2025 dan Koordinasi Program Prioritas Presiden di Provinsi Sumbar, Kamis (15/8/2025).(Foto: Kemenko Polkam)

PADANG, SUDUTPANDANG.ID – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menggelar Rapat Pembahasan Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2025 dan Koordinasi Program Prioritas Presiden di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (15/8/2025).

Siaran pers Kemenko Polkam yang diterima Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) menyebutkan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Bertujuan untuk mengawal pelaksanaan Program Prioritas Presiden serta menjaga kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi dan menghadirkan sejumlah narasumber penting. Antara lain Kepala Bappeda Provinsi Sumbar, Medi Iswandi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Sumbar, Siti Aisyah serta Ketua KPID Sumatera Barat, Robert Cenedy.

Bahas Tantangan Pers dan Akses Informasi

Dalam forum tersebut, dibahas sejumlah tantangan yang dihadapi dunia pers di Sumbar. Hasil pengukuran IKP di Sumbar tahun sebelumnya menunjukkan masih adanya keterbatasan akses informasi publik, sengketa pemberitaan, lemahnya perlindungan hukum terhadap jurnalis, hingga maraknya media tidak terverifikasi yang mengklaim diri sebagai pers.

BACA JUGA  Cek Kepatuhan Prokes, Polres Asahan Giat Operasi Yustisi

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Bidang Media Massa, Muhamad Burhan, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem informasi yang bebas namun tetap bertanggung jawab.

“Indeks Kemerdekaan Pers merupakan indikator kualitas demokrasi kita. Angkanya bukan sekadar statistik, melainkan gambaran sejauh mana kebebasan pers dijamin, dilindungi, dan dilaksanakan secara profesional. Sinergi antarlembaga mutlak diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut,” ujar Burhan.

Komitmen Daerah dalam Menjaga Pers Merdeka

Sekda Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar mendukung penuh upaya penguatan kebebasan pers di daerah. Menurutnya, pers yang merdeka dan profesional adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan program-program pembangunan kepada masyarakat.

BACA JUGA  Dijual Lebih Murah dari Pertalite, BBM di SPBU Vivo Ludes Diserbu Warga

“Kebebasan pers adalah napas demokrasi yang harus kita jaga bersama. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat, mendukung penguatan kapasitas jurnalis, serta menegakkan regulasi terhadap media resmi dan terverifikasi,” jelas Arry.

Ia juga menambahkan bahwa Program Prioritas Presiden, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan sumber daya manusia, perlu dikawal dan disampaikan secara transparan oleh media yang kredibel.

Dorong Profesionalisme dan Verifikasi Media

Para narasumber dalam rapat tersebut menekankan pentingnya verifikasi media oleh Dewan Pers sebagai fondasi bagi penguatan ekosistem pers. Selain itu, peningkatan profesionalisme jurnalis melalui pelatihan, penerapan kode etik, dan penguatan independensi media dari intervensi politik maupun bisnis dinilai sangat krusial.

Dalam sesi dialog, peserta menyampaikan berbagai aspirasi, seperti kurangnya pemahaman aparat terhadap regulasi pers, perlunya forum komunikasi antarpemangku kepentingan, serta kebutuhan akan dukungan pemerintah daerah dalam hal pelatihan dan penertiban media tidak resmi.

BACA JUGA  Kompak dan Meriah Semarak Fun Bike 2025 Kodim 0816 Sidoarjo Rayakan HUT RI ke-80

Rapat ini turut dihadiri oleh berbagai instansi strategis di Sumbar, termasuk perwakilan dari Polda Sumbar, Lantamal II Padang, Kejaksaan Tinggi Sumbar, Komisi Informasi Daerah, Bakesbangpol, Lanud Sutan Sjahrir, Dandim 0312/Padang, Polres Padang, Kejari Kota Padang, serta insan pers dari media nasional dan lokal.

Dengan terselenggaranya rapat ini, diharapkan sinergi antara pusat dan daerah dapat semakin erat, baik dalam mengawal kemerdekaan pers maupun menyukseskan pelaksanaan Program Prioritas Presiden di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Sumbar.(PR/01)