“IKN adalah simbol kemandirian dan kedaulatan digital Indonesia. Sinergi antarinstansi dan kesiapan sistem keamanan siber menjadi kunci mewujudkan IKN yang cerdas, tangguh, dan berkelanjutan.”
BEKASI, SUDUTPANDANG.ID – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur Digital yang Berkelanjutan dan Tangguh di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kegiatan yang berlangsung Kamis (9/10) di Bekasi ini bertujuan memperbarui informasi mengenai capaian pembangunan infrastruktur digital di IKN, mengidentifikasi hambatan teknis dan regulatif, serta merumuskan langkah strategis lintas sektor untuk memperkuat ketahanan dan keberlanjutan infrastruktur digital nasional.
Acara dihadiri perwakilan dari kementerian/lembaga, TNI-Polri, asosiasi penyelenggara telekomunikasi, industri digital, dan perguruan tinggi.
Narasumber yang hadir antara lain Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Dr. Agung Indrajit, S.T., M.Sc.; Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi Dr. Denny Setiawan, S.T., M.T.; Ketua Tim IT Security Assessment BSSN Taufik Nurhidayat; serta pengamat teknologi informasi Dr. Yono Reksoprojo.
Dalam forum ini, Kemenko Polkam menekankan pentingnya sinkronisasi tata kelola ekosistem digital IKN agar pengembangan sistem seperti command center, network operation center (NOC), dan security operation center (SOC) berjalan selaras dan saling terhubung.
Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan serta menghindari tumpang-tindih kewenangan antarinstansi.
Asisten Deputi Koordinasi Komunikasi dan Informasi menyampaikan bahwa pengelolaan infrastruktur dan sistem digital di IKN harus terencana secara menyeluruh. Hal ini bertujuan agar setiap elemen, mulai dari konektivitas, keamanan, hingga layanan publik, dapat berfungsi secara terpadu dan berkelanjutan.
Forum juga menyepakati perlunya penguatan koordinasi antara Komdigi, OIKN, dan BSSN dalam pembangunan infrastruktur digital dan keamanan siber IKN.
Ketiga lembaga akan melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan kapasitasnya untuk memastikan keterpaduan kebijakan nasional serta kesiapan teknis di lapangan.
BSSN menegaskan urgensi pembentukan Special Security Operation Center (SSOC) yang terhubung dengan National SOC (NSOC) sebagai sistem deteksi dini dan respons terhadap ancaman siber.
Sistem ini akan mengadopsi prinsip Zero Trust Security serta memanfaatkan kecerdasan artifisial (AI) untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis risiko.
Forum merekomendasikan agar BSSN memperkuat arsitektur keamanan siber nasional yang terintegrasi, mencakup SOC, early warning system, dan mekanisme koordinasi lintas sektor.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan deteksi, respons, dan pemulihan insiden siber, khususnya di kawasan strategis seperti IKN.
Kegiatan ini menegaskan komitmen Kemenko Polkam untuk memastikan pembangunan IKN tidak hanya menonjol dari sisi fisik, tetapi juga memiliki fondasi digital yang kuat, aman, dan berdaya saing global.
Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa IKN adalah simbol kemandirian dan kedaulatan digital Indonesia. Sinergi antarinstansi dan kesiapan sistem keamanan siber menjadi kunci mewujudkan IKN yang cerdas, tangguh, dan berkelanjutan.(PR/01)
