JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi menjatuhkan sanksi kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) terkait pelanggaran administratif dalam laga uji coba internasional Timnas Indonesia U-23 melawan Mali. Keputusan tersebut memuat denda sebesar US$1.500 atau sekitar Rp25 juta.
Sanksi dijatuhkan setelah AFC menilai PSSI melanggar Regulasi Pertandingan Internasional AFC, khususnya Pasal 11 yang mengatur prosedur pelaksanaan laga uji coba internasional level dua.
Pelanggaran terjadi karena keterlambatan pemberitahuan pertandingan lintas konfederasi antara Asia (AFC) dan Afrika (CAF).
Dalam dokumen resmi yang dirilis Komite Disiplin dan Etik AFC pada Rabu (25/2/2026), disebutkan bahwa PSSI tidak memenuhi tenggat waktu administrasi yang diwajibkan dalam penyelenggaraan laga uji coba antaranggota dua konfederasi berbeda.
“Federasi terkait dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 11 Regulasi Pertandingan Internasional AFC terkait prosedur pemberitahuan laga uji coba lintas konfederasi,” demikian kutipan dalam putusan tersebut.
AFC menyebut pelanggaran ini sebagai yang ketujuh kali dilakukan oleh PSSI dalam konteks administrasi pertandingan internasional.
Meski demikian, badan sepak bola tertinggi di Asia itu hanya menjatuhkan satu jenis sanksi berupa denda finansial.
Denda sebesar US$1.500 tersebut wajib dibayarkan paling lambat 30 hari sejak keputusan diterbitkan. Dalam dokumen itu juga tidak tercantum adanya mekanisme banding atau opsi pengurangan sanksi.
Dengan nominal denda yang relatif kecil, PSSI diperkirakan tidak akan menempuh jalur protes atau banding. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait sanksi tersebut.
Laga uji coba yang dimaksud mempertemukan Timnas Indonesia U-23 dengan Mali dalam agenda persiapan internasional.
Uji coba lintas konfederasi seperti ini memang mensyaratkan pemberitahuan resmi kepada masing-masing konfederasi sesuai regulasi yang berlaku.
Pasal 11 Regulasi Pertandingan Internasional AFC mengatur secara rinci mengenai prosedur administratif, termasuk batas waktu pelaporan pertandingan, persetujuan konfederasi terkait, hingga koordinasi antar asosiasi anggota.
Keterlambatan dalam pengajuan pemberitahuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif.
Meski bukan pelanggaran teknis di lapangan, ketidakpatuhan terhadap prosedur administratif tetap menjadi perhatian serius AFC.
Regulasi tersebut dibuat untuk memastikan transparansi, koordinasi, serta kepatuhan terhadap kalender pertandingan internasional.
Dalam putusan yang sama, AFC juga menjatuhkan sanksi kepada sejumlah federasi lain, termasuk Vietnam, Uzbekistan, dan Irak, serta beberapa klub di kawasan Asia.
Namun, jenis pelanggaran yang dilakukan berbeda-beda, mulai dari pelanggaran disiplin pemain hingga aspek penyelenggaraan pertandingan.
Keputusan terhadap PSSI tergolong ringan dibandingkan beberapa kasus lain yang berujung pada denda lebih besar atau sanksi tambahan. Tidak ada hukuman berupa larangan pertandingan, pembatasan aktivitas, maupun pengurangan poin.
Meski demikian, catatan pelanggaran yang disebut telah mencapai tujuh kali menjadi perhatian tersendiri. Konsistensi dalam kepatuhan terhadap regulasi internasional menjadi faktor penting dalam menjaga reputasi federasi di level Asia dan global.
Sebagai anggota AFC, PSSI terikat pada berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan kompetisi domestik maupun internasional. Setiap pelanggaran administratif berpotensi menimbulkan konsekuensi, meski skalanya berbeda.
Pengamat sepak bola nasional menilai kasus ini harus menjadi pengingat bagi federasi untuk memperkuat tata kelola administrasi pertandingan internasional.
Profesionalisme tidak hanya diukur dari prestasi tim di lapangan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia tengah berupaya membangun kembali kepercayaan publik dan memperbaiki citra di mata internasional. Ketelitian dalam aspek administratif menjadi bagian penting dari proses tersebut.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari PSSI terkait langkah yang akan diambil menyusul keputusan AFC. Apakah federasi akan langsung membayar denda atau memberikan klarifikasi tambahan masih menunggu pernyataan resmi.
Yang jelas, sanksi ini menjadi catatan tambahan bagi PSSI dalam pengelolaan agenda internasional Timnas Indonesia, termasuk kelompok usia U-23 yang tengah dipersiapkan untuk berbagai ajang regional dan kontinental.
Dengan tenggat waktu pembayaran 30 hari, penyelesaian sanksi ini diperkirakan tidak akan berdampak signifikan terhadap agenda kompetisi Timnas.
Namun, kepatuhan terhadap regulasi internasional tetap menjadi pekerjaan rumah agar pelanggaran serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. (AGF/09).
