JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan mengaudit seluruh perusahaan kelapa sawit pada awal Juni mendatang. Keputusan ini diambil untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak goreng di pasaran sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Menko Luhut menyebut, langkah audit ini menjadi yang pertama dilakukan oleh pemerintah dalam sejarah bangsa.
“Nanti kita audit semua (perusahaan) kelapa sawit, yang belum pernah sepanjang sejarah, kita lakukan. Segera, awal Juni,” ungkapnya kepada wartawan di JCC Senayan, Jakarta, ditulis Rabu (25/5/2022).
Nantinya, proses audit meliputi pengecekan luas lahan perkebunan sawit, surat izin usaha. Kemudian, Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). “Lalu, statusnya (apakah) sudah jelas, kemudian di punya plasma tidak?,” imbuhnya.
Proses audit ini juga mencakup lokasi pusat kantor perusahaan sawit. Dirinya melarang perusahaan sawit berkantor di luar negeri untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak. “Tidak boleh ada (perusahaan) kelapa sawit yang di luar wilayah Republik Indonesia. Harus di Indonesia untuk pajaknya,” tegasnya.
Pihaknya optimis dapat mengatasi permasalahan kelangkaan minyak goreng di pasaran. “Saya hanya bantu saja, sekarang saya kira InsyaAllah akan beres tuh minyak goreng, yang penting kan selesai, ya sudah,” tutupnya.
Jokowi Utus Luhut Bereskan Masalah Minyak Goreng
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan untuk membereskan persoalan minyak goreng. Sebab, masalah minyak goreng hingga kini tak kunjung selesai, dimana harga minyak goreng masih belum di atas Rp 14.000 per liter.
“Tiba-tiba Presiden minta saya untuk ngurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai tangani masalah kelangkaan minyak goreng. Kita harap nanti tidak terlalu lama selesaikan hal ini,” kata Luhut dalam acara Perayaan Puncak Diesnatalis GAMKI ke 60, ditulis Senin (23/5/2022).
Pemerintah terus berupaya agar harga minyak goreng bisa murah. Salah satunya dengan kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng, yang kemudian dicabut per hari ini. Sejak kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng diterapkan pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.(red)
