SINGARAJA, SUDUTPANDANG.ID – Pembangunan Zona Integritas (ZI) bukanlah semata-mata hanya ajang kontestasi, melainkan sudah menjadi kewajiban instansi untuk membangun budaya anti korupsi dan birokrasi bersih melayani.
Demikian disampaikan Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi Kanwil Kemenkumham Bali, Mamur Saputra saat memberikan penguatan pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lapas Kelas IIB Singaraja, Kabupaten Buleleng, Jumat (16/6/2023).
Mamur Saputra juga melakukan pendampingan penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) di Lapas Kelas IIB Singaraja.
Mamur Saputra hadir bersama Kepala Bagian Program dan Humas, Kasubbag Humas, RB dan TI, serta Tim Monev Subbagian Humas, RB dan TI.
Rombongan disambut langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Singaraja, I Wayan Putu Sutresna. Pada kesempatan itu, ia langsung melaporkan perkembangan terkait pembangunan Zona Integritas pada Lapas Singaraja.
Mamur Saputra mengucapkan terima kasih atas partisipasi Lapas Singaraja yang telah mengikuti kompetisi Pembangunan ZI pada Tahun 2023.
Menurut Mamur, pembangunan ZI harus melibatkan seluruh pegawai, tidak hanya terfokus pada satu orang ataupun tim Pokja saja, melainkan harus terimplementasi dari jajaran terbawah sampai pimpinan.
“Terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan inovasi yang diciptakan harus dapat menjadi solusi dan menjawab permasalahan yang ada di Lapas dalam pemberian layanan internal maupun ke masyarakat,” katanya.
Mamur juga memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh jajaran Lapas Singaraja untuk terus membangun ZI guna meraih dapat menciptakan wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani.
Sementara itu, Kabag Program dan Humas, I Wayan Muliarta menjelaskan, terdapat kata kunci dalam membangun ZI yaitu manajemen komunikasi, manajemen media, manajemen risiko, dan manajemen pengaduan.
“Terkait dengan manajemen responden, diharapkan operator survei agar melakukan monitoring pengisian survei integritas dan survei kepuasan masyarakat, sehingga hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan dan meraih hasil yang optimal,” jelas Muliarta.
Ia juga menyoroti hal manajemen pengaduan, yakni kanal-kanal pengaduan Lapas Singaraja.
“Diharapkan seluruh kanal pengaduan yang disediakan agar dioptimalkan dan dapat memberikan respons cepat kepada masyarakat yang meminta informasi, pengaduan maupun layanan publik,” harap Muliarta.
Kasubbag Humas, RB dan TI, I Nengah Sukadana menambahkan, tujuan akhir dalam membangun ZI hanya ada dua kunci, yakni budaya anti korupsi dan kualitas pelayanan publik.
“Perbedaan SPIP dan MR, jika MR dasarnya adalah perjanjian kinerja, Renstra dan isu-isu strategis, sedangkan SPIP dasarnya adalah tugas dan fungsi sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja (Orta) yang dijalankan dan diterapkan secara terus menerus untuk mencapai tujuan suatu organisasi,” terangnya.
Setelah mendapat arahan dan penguatan, Tim Pembina Kanwil Kemenkumham Bali kemudian melakukan pendampingan terkait dengan pemenuhan data dukung pada Lembar Kerja Evaluasi WBK/WBBM.
Kemudian data dukung Reformasi Birokrasi, pendampingan penyusunan laporan SPIP dan MR, serta melakukan pendampingan pengelolaan Kehumasan dan Teknologi Informasi.(One/01)
