DENPASAR, SUDUTPANDANG.ID – Kurangnya jumlah guru di “Pulau Dewata” disebabkan karena terus dibangunnya sekolah oleh pemerintah demi menampung siswa baru setiap tahunnya, kata Gubernur Provinsi Bali, Wayan Koster di Denpasar, Kamis (24/8/2023).
Menurut dia, kekurangan jumlah guru menjadi tanggung jawab negara, sehingga pemerintah daerah harus memastikan setiap sekolah memiliki guru dengan jumlah dan kualitas yang memadai.
“Situasi saat ini kita masih kekurangan guru karena kita terus membangun SMA dan SMP yang baru karena meningkatnya lulusan yang harus kita tampung. Walaupun ada larangan untuk mengangkat tenaga kontrak saya tidak peduli, kalau pembelajaran tidak berjalan optimal karena kurang guru, yang tanggung jawab siapa?,” katanya.
Untuk mendorong pemenuhan tenaga guru di sekolah, orang nomor satu di Pemprov Bali itu meminta Kepala Balai Kepegawaian Daerah (BKD) Bali untuk mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Guru memegang peranan sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah, karena itu saya minta kepala BKD angkat semua yang memenuhi syarat supaya memiliki arah masa depan lebih baik, kepastian untuk kesejahteraan kehidupannya,” katanya dalam acara penyerahan surat keputusan dan arahan PPPK formasi 2022.
Kepada para guru yang hadir, Wayan Koster berpesan agar disiplin dan bekerja dengan rasa tanggung jawab sehingga menghasilkan lulusan-lulusan terbaik.
Kepala BKD Bali Ketut Lihadnyana menjelaskan saat ini Pemprov Bali sendiri telah membangun 17 SMA/SMK, sementara jumlah tenaga guru yang kurang mencapai 1.700 orang.
“Kurang sekitar 1.700, itu kan banyak sekali sekolah baru. Nah pak gubernur kebijakannya agar semua dipenuhi,” katanya.
Adapun tenaga guru yang kurang paling banyak pada bidang akuntansi, komputer, dan bidang seni dan kebudayaan, di mana kekurangan ini rencananya dipenuhi dalam formasi seleksi PPPK 2023.
“Kekurangan guru itu sudah kita penuhi, sudah kita usulkan dengan formasi tahun 2023. Kan usulkan dulu formasi, setelah itu turun formasi baru kita akan melihat bagaimana mekanisme rekrutmennya,” kata Lihadnyana. (02/Ant)
