“Perlu ada penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan, karena kekuasaan kalau tanpa ada kontrol yang terjadi bisa semena-mena.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – PDI Perjuangan (PDIP) memandang oposisi dalam dalam pemerintahan diperlukan untuk mengontrol kekuasaan melalui sikap kritis. Istilah oposisi merupakan bagian dari demokrasi, harus terdapat sistem kontrol pengawasan agar pemerintahan berjalan efektif dan bermanfaat bagi rakyat.
Pandangan tersebut disampaikan Politikus PDIP, Masinton Pasaribu saat diskusi daring bertajuk “Demokrasi Tanpa Oposisi” di Jakarta, baru-baru ini.
“Perlu ada penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan, karena kekuasaan kalau tanpa ada kontrol yang terjadi bisa semena-mena,” kata Masinton.
Ia mengatakan, apabila nantinya PDIP berada di kursi oposisi, pihaknya tidak hanya sekadar berbeda pandangan dengan pemerintah. Tetapi memberikan berbagai alternatif kebijakan.
“Langkah tersebut sebelumnya telah dilakukan PDI Perjuangan pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun,” ungkapnya.
Masinton menyatakan, saat era Presiden SBY partai banteng konsisten berada di luar pemerintahan dan aktif memberikan berbagai alternatif kebijakan. Menjadi sistem penyeimbang (check and balance) dan kontrol dari luar pemerintahan.
“Hal ini juga menjadi bagian dari edukasi dan pendidikan politik rakyat sehingga rakyat juga memiliki berbagai alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah,” ucapnya.
Kendati demikian, Masinton belum dapat memastikan sikap politik PDIP akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Keputusannya akan diambil saat Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan pada 24-26 Mei 2024,” katanya.(01)
