JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan DKI Jakarta.
Penyerahan tersebut menandai dimulainya tahapan persiapan penyelenggaraan pesta olahraga nasional terbesar di Indonesia yang akan digelar pada 2028 mendatang.
Penyerahan SK dilakukan dalam pertemuan koordinasi yang berlangsung di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Selain menyerahkan SK penetapan tuan rumah, Menpora juga memberikan surat pengantar terkait penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 sebagai dasar awal pelaksanaan koordinasi dan persiapan antarpemangku kepentingan.
Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, ketiga provinsi resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama PON XXII Tahun 2028.
Penetapan ini sekaligus menjadi tonggak awal bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun langkah strategis guna memastikan penyelenggaraan ajang olahraga nasional berlangsung sukses dan memberikan dampak positif bagi pembinaan olahraga Indonesia.
Dalam keterangannya, Erick Thohir menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempersiapkan penyelenggaraan PON secara matang, efektif, dan terukur.
Menurut Erick, keberhasilan pelaksanaan PON tidak hanya diukur dari terselenggaranya pertandingan olahraga semata, tetapi juga dari kualitas tata kelola, dampak ekonomi, peningkatan infrastruktur, serta kontribusinya terhadap pembinaan atlet nasional.
“Pertemuan hari ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyukseskan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028. Kita ingin memastikan seluruh proses persiapan berjalan baik, terukur, dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan olahraga nasional,” kata Erick Thohir.
Menpora menilai koordinasi sejak dini menjadi faktor penting agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai target.
Oleh karena itu, komunikasi dan konsolidasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi olahraga harus dilakukan secara berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Erick juga menekankan pentingnya tata kelola penyelenggaraan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Ia mengingatkan agar berbagai persoalan administrasi yang pernah menjadi catatan dalam pelaksanaan ajang olahraga sebelumnya tidak kembali terjadi pada PON 2028.
Menurutnya, seluruh proses penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Melalui koordinasi dan konsolidasi ini, kami berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan dengan baik. Aspek administrasi harus dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga berbagai permasalahan yang pernah terjadi pada penyelenggaraan sebelumnya tidak terulang kembali,” tegasnya.
Selain tata kelola penyelenggaraan, Menpora juga menyoroti pentingnya penentuan cabang olahraga yang akan dipertandingkan.
Erick meminta agar cabang-cabang olahraga unggulan yang menjadi prioritas pembinaan nasional tetap menjadi bagian utama dalam PON 2028.
Menurutnya, penyelenggaraan PON harus sejalan dengan arah pembinaan olahraga nasional yang berorientasi pada peningkatan prestasi Indonesia di tingkat internasional.
“Saya meminta agar cabang-cabang olahraga unggulan yang menjadi prioritas pembinaan nasional dapat dipastikan untuk dipertandingkan. Kita juga perlu melakukan pemetaan ulang terhadap potensi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai bagian dari persiapan menuju SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade,” ujarnya.
Lebih lanjut, Erick menjelaskan bahwa pembahasan teknis mengenai cabang olahraga, sistem kompetisi, regulasi perpindahan atlet, hingga penentuan nomor pertandingan akan dilakukan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan standar kompetisi yang lebih baik, objektif, dan mendukung proses pembinaan atlet secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Menpora juga meminta kepada para gubernur untuk segera mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga yang perlu direvitalisasi menjelang penyelenggaraan PON.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan lebih mengutamakan optimalisasi fasilitas olahraga yang telah tersedia dibandingkan membangun venue baru.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi penggunaan anggaran negara.
Menurut Erick, revitalisasi fasilitas yang sudah ada akan memberikan manfaat yang lebih luas karena dapat digunakan masyarakat dan atlet daerah secara berkelanjutan setelah penyelenggaraan PON berakhir.
Selain membahas persiapan PON XXII Tahun 2028, Menpora mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap ekosistem olahraga nasional.
Kemenpora, kata dia, mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sistem pembinaan olahraga mulai dari tingkat daerah hingga nasional.
Perbaikan tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan atlet, sistem penghargaan bagi atlet berprestasi, pemberian bonus yang lebih baik, hingga penyusunan program jaminan masa depan bagi atlet setelah tidak lagi aktif bertanding.
“Kami mendapat amanat dari Presiden untuk terus memperbaiki ekosistem olahraga nasional. Tidak hanya terkait pembinaan dan prestasi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan atlet, bonus, hingga dukungan atlet setelah tidak aktif agar semakin baik ke depannya,” ungkap Erick.
Dengan penetapan resmi NTT, NTB, dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah bersama PON XXII Tahun 2028, pemerintah berharap ajang tersebut tidak hanya menjadi pesta olahraga nasional, tetapi juga momentum memperkuat pembinaan atlet, meningkatkan prestasi olahraga Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. (09/AGF).
