SIDOARJO – JATIM | SUDUTPANDANG.ID – Sebelumnya pada tanggal 1 Juli 2025 tepatnya di sela-sela usai pelaksanaan rapat paripurna Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih menyampaikan imbauan tegas bahwa Forum Konsultasi Publik sangat penting dilakukan untuk memastikan langkah pembangunan lima tahun ke depan dan bukan hanya menjadi domain eksekutif dan legislatif saja. sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Kami dorong Pansus RPJMD untuk menggelar forum konsultasi publik bersama masyarakat. Karena di rasa tidak adil jika pembangunan Kabupaten Sidoarjo ini seperti dimonopoli,” tegas Nasih, usai Rapat Paripurna.
Bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari legislatif, akademisi, praktisi, hingga organisasi masyarakat, Forum Konsultasi Publik ini bisa menjadi wadah strategis untuk menyampaikan aspirasi dan masukan.
Maka dalam hal ini sebagai bentuk pelibatan publik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, Pansus RPJMD dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029, di Ruang Rapat Pembangunan 1 dan 2 Bappeda Sidoarjo, Jalan Sultan Agung No.13. Sabtu, (5/7/25)
Kepala Bappeda Sidoarjo, Dr. Heri Soesanto, SH., MH., dalam sambutan pembukanya ia menjelaskan akan pentingnya partisipasi publik dalam merumuskan arah pembangunan yang selaras dengan visi-misi kepala daerah terpilih.
Selain itu, Masukan strategis juga datang dari Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Suyarno, S.H., M.H., bahwa dirinya menekankan akan pentingnya program yang berkesinambungan dan pengelolaan anggaran secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik.
Selanjutnya, Panitia Khusus (Pansus) RPJMD Sidoarjo menyampaikan 14 program unggulan oleh Ketua Pansus RPJMD, H. Tarkit Erdianto, S.H., M.H. diantaranya :
1. 100.000 lapangan kerja baru.
2. Berobat gratis untuk warga Sidoarjo.
3. Makan bergizi gratis bagi lansia.
4. 20.000 beasiswa kuliah, SD, SMP untuk anak yatim.
5. 2.000 paket pupuk & benih gratis bagi petani dan nelayan.
6. 50 juta modal usaha untuk UMKM.
7. 500 juta per desa/kelurahan untuk BKK dan insentif perangkat desa.
Kemudian penyampaian program dilanjutkan oleh Wakil Ketua Pansus, H. Moch. Dhamroni Chudlori, M.Si. :
8. 20.000 UMKM naik kelas.
9. Pembangunan 3 dinas baru. (penataan kota, PDAM, transportasi), serta bus sekolah gratis.
10. Kenaikan tunjangan 100% untuk tenaga kesehatan, guru ngaji, GTT, dan honorer.
11. Pusat kreativitas pemuda dan desa wisata, satu desa satu duta wisata.
12. Renovasi 2.000 warung rakyat.
13. Perizinan usaha yang mudah dengan konsep Smart City.
14. Revitalisasi taman kota dan perumahan.
Sependapat, Ketua dan Wakil Ketua Pansus RPJMD menegaskan secara kompak bahwa RPJMD tidak boleh sekadar normatif saja, melainkan juga harus solutif dan menjawab persoalan nyata seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan layanan pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya daya saing daerah.
Maka sebagai langkah mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan, Pemkab Sidoarjo berharap bisa menyempurnakan dokumen RPJMD sebelum diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Forum ini turut dihadiri oleh unsur DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, FKD, insan media, akademisi, kelompok tani, serta berbagai organisasi masyarakat. Kehadiran multi-pihak ini menunjukkan komitmen kolektif terhadap masa depan Kabupaten Sidoarjo. (ACZ)