JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan ketahanan pangan nasional sebagai salah satu prioritas utama pembangunan. Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menekankan pentingnya kemandirian, kedaulatan, dan keberlanjutan dalam sistem pangan nasional.
Dalam satu tahun masa pemerintahan Prabowo, berbagai kebijakan strategis telah dijalankan untuk memperkuat fondasi swasembada pangan Indonesia, mulai dari peningkatan produksi, modernisasi pertanian, hingga diversifikasi sumber pangan lokal.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai bahwa arah kebijakan pangan di era Presiden Prabowo menunjukkan kemajuan nyata.
Menurutnya, pemerintah telah memberikan dukungan anggaran yang signifikan, memperkuat subsidi pupuk, serta meningkatkan kualitas sarana produksi pertanian.
“Pemerintah serius memperbaiki distribusi pupuk bersubsidi dan memastikan ketersediaannya bagi petani. Selain itu, pembangunan infrastruktur irigasi dan penyediaan air pertanian juga terus ditingkatkan,” ujar Herman dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).
Ia menegaskan, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya bergantung pada lahan dan pupuk, tetapi juga pada pengelolaan sistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ketersediaan air, benih unggul, pupuk berkualitas, dan teknologi pertanian efisien disebut sebagai pilar utama peningkatan produktivitas nasional.
Pemerintah kini fokus pada modernisasi sektor pertanian, termasuk pengadaan alat dan mesin pertanian modern, peningkatan kapasitas penyuluh, serta pembenahan rantai pasok pangan nasional.
Langkah ini didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang terus membangun jaringan irigasi sekunder, memperkuat fungsi bendungan, dan mengembangkan tata air mikro untuk mendukung lahan produktif.
“Pembangunan pertanian dilakukan secara besar-besaran melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Optimalisasi lahan tidur dan pembukaan lahan baru menjadi bagian penting dari strategi menuju kemandirian pangan,” jelas Herman.
Selain meningkatkan produksi beras, pemerintah juga menggalakkan diversifikasi pangan nasional agar masyarakat tidak bergantung pada satu sumber karbohidrat. Indonesia memiliki potensi besar dari pangan lokal seperti jagung, sagu, dan umbi-umbian yang selama ini telah menjadi makanan pokok di berbagai daerah.
“Setiap daerah punya keunikan konsumsi pangan. Papua dengan sagu, Madura dan Sulawesi dengan jagung, dan masyarakat Jawa Barat masih banyak mengonsumsi singkong. Keberagaman inilah yang justru memperkuat ketahanan pangan nasional,” jelas Herman Khaeron.
Diversifikasi ini tidak hanya menjaga stabilitas pasokan pangan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi lebih tinggi bagi petani lokal.
Herman optimistis bahwa melalui program prioritas pangan Presiden Prabowo, Indonesia mampu mencapai swasembada pangan berkelanjutan bahkan berpotensi menjadi negara eksportir komoditas pangan di masa depan.
“Negara besar selalu menjadikan pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Kami mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dalam menjadikan sektor pangan sebagai prioritas utama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan benih unggul sebagai faktor kunci peningkatan hasil panen dan kesejahteraan petani.
“Kami mendukung penuh langkah pemerintah untuk membentuk kawasan pangan baru dan memperkuat program ketahanan pangan nasional,” tutup Herman Khaeron, yang juga menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Demokrat.(PR/04)
