JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Pemerintah akan menggodok mekanisme vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster, baik gratis maupun berbayar.
Plt Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Prima Yosephine mengatakan, pemerintah memang sedang menggodok mekanisme vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster, baik gratis maupun berbayar.
Vaksinasi booster gratis hanya diberikan kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Sementara masyarakat di luar kategori PBI akan didorong menggunakan vaksin booster berbayar. Meski demikian, Prima menegaskan, vaksinasi booster berbayar masih sebatas rencana.
“Masih rencananya karena semua tentu tergantung banyak hal yang mungkin harus dipikirkan untuk memutuskan ini,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (29/9/2021).
Prima menjelaskan, berdasarkan rencana, pelaksanaan vaksinasi booster baru bisa dilakukan jika cakupan vaksinasi dosis satu dan dua sudah mencapai 70 persen dari total penduduk Indonesia. Sebelum melakukan vaksinasi booster, pemerintah meminta masukan terlebih dahulu dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).
“Jadi jangan sampai ketika kita berpikir untuk booster, kita jadi meninggalkan orang-orang yang belum dapat (vaksin dosis 1 dan 2). Jauh lebih penting itu,” ucapnya.
Peneliti vaksin, Ines Atmosukarto mengkritisi langkah pemerintah menggodok mekanisme vaksinasi Covid-19 booster. Menurutnya, terlalu dini membahas mekanisme vaksinasi booster berbayar sementara cakupan vaksinasi dosis satu dan dua secara nasional masih rendah.
Data Kementerian Kesehatan hari ini pukul 12.00 WIB, vaksinasi dosis pertama baru menyasar 89.822.987 orang dari target 208.265.720 orang. Sementara vaksinasi dosis kedua baru diberikan kepada 50.412.993 orang
“Bagi saya, saat ini terlalu prematur untuk membahas baik booster maupun vaksinasi berbayar karena kita harus fokus mencakupi seluruh rakyat Indonesia terlebih dahulu,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (29/9/2021).
Ahli biologi molekuler ini menuturkan, vaksinasi dosis satu dan dua di Indonesia belum merata. Capaian vaksinasi dosis satu dan dua tertinggi baru terjadi di kota-kota besar seperti DKI Jakarta. Sementara di daerah lain, cakupan vaksinasinya masih rendah.
“Kalau kita lihat di luar Jakarta, di luar Jawa cakupannya masih jauh sekali dari ideal,” ujarnya.
Ines meminta pemerintah fokus terlebih dahulu pada perluasan vaksinasi dosis satu dan dua di 34 provinsi Indonesia. Stok vaksin booster yang sudah tersedia saat ini sebaiknya didistribusikan ke daerah dengan cakupan vaksinasi dosis satu masih rendah.
“Booster ini tidak bisa menjadi suatu program yang luas sebelum sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mendapatkan vaksinasi dosis 1 dan 2,” tegasnya.(red)
